Kepala Basarnas Tersangkut Korupsi, Partai Perindo Minta Proses Pengadaan Barang dan Jasa Dievaluasi
Kamis, 27 Juli 2023 - 16:20 WIB
loading...
A
A
A
Tama yang juga merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat V yang meliputi Kabupaten Bogor itu berharap agar semua pihak yang terlibat dan menikmati hasil korupsi juga diproses secara hukum oleh KPK.
"Dalam perkara suap, ada beberapa hal yang menjadi poin utama untuk pembuktiannya. Yaitu siapa penerima suap, pemberi suap, janji (bisa dalam bentuk uang, barang, atau kenikmatan lainnya), dan niat jahatnya. Artinya, tidak hanya penerima, pemberi juga harus dimintai pertanggung jawaban secara hukum," jelasnya.
Dalam kaitannya pemberian suap, lanjut Tama, KPK juga harus melihat peran dan kedudukan korporasi. Apabila terdapat perusahaan yang terlibat, tentu secara korporasi pun bisa dimintai pertanggung jawaban.
Selanjutnya, apabila korporasi terbukti digunakan sebagai sarana untuk melakukan korupsi, tentu saja bisa dijerat dengan pidana korporasi.
"Dalam upaya menghindari risiko kerugian yang lebih besar, perlu juga ada mitigasi untuk pencegahan. Perlu ada evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang selama ini berlangsung di Basarnas, dan saya rasa ini juga tugas KPK selain melakukan penindakan," pungkasnya.
"Dalam perkara suap, ada beberapa hal yang menjadi poin utama untuk pembuktiannya. Yaitu siapa penerima suap, pemberi suap, janji (bisa dalam bentuk uang, barang, atau kenikmatan lainnya), dan niat jahatnya. Artinya, tidak hanya penerima, pemberi juga harus dimintai pertanggung jawaban secara hukum," jelasnya.
Dalam kaitannya pemberian suap, lanjut Tama, KPK juga harus melihat peran dan kedudukan korporasi. Apabila terdapat perusahaan yang terlibat, tentu secara korporasi pun bisa dimintai pertanggung jawaban.
Selanjutnya, apabila korporasi terbukti digunakan sebagai sarana untuk melakukan korupsi, tentu saja bisa dijerat dengan pidana korporasi.
"Dalam upaya menghindari risiko kerugian yang lebih besar, perlu juga ada mitigasi untuk pencegahan. Perlu ada evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang selama ini berlangsung di Basarnas, dan saya rasa ini juga tugas KPK selain melakukan penindakan," pungkasnya.
Lihat Juga :
