Industri Pertahanan Swasta Aset Strategis Bangsa
Senin, 24 Juli 2023 - 07:02 WIB
loading...
A
A
A
Pada momen tersebut, mantan wali kota Solo itu menggarisbawahi janji Defense ID menjadi top 50 perusahaan pertahanan terbaik dunia dalam beberapa tahun ke depan, terus meningkatkan penggunaan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) menjadi 50% untuk teknologi kunci, dan terus berupaya menurunkan impor alat pertahanan dan keamanan.
Bukan hanya Jokowi, anak bangsa yang mendambakan kapabilitas militer ini kuat hingga bisa memberikan perlindungan maksimal kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia pasti memiliki harapan sama. Bahkan kalau perlu, yang tangguh dan mandiri bukan hanya inhan BUMN saja, tapi juga swasta. Sebab keduanya sama-sama merupakan komponen inhan nasional seperti disebut UU No 16 Tahun 2012.
Untuk itulah, perhatian pemerintah-dalam hal ini Kemenhan dan KKIP- terhadap tumbuh kembangnya inhan nasional jangan hanya sebatas pada BUMNIS, tapi juga swasta. Pemerintah bahkan harus menyelaraskan dan menyinergikan keduanya agar bisa saling bahu-membahu mewujudkan inhan tangguh dan mandiri demi memperkuat pertahanan, mengembangkan teknologi industri pertahanan, mewujudkan kemandirian alutsista, mendukung pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
baca juga: Ketemu Jokowi dan Prabowo, Erick Thohir: Soal Industri Pertahanan
Walaupun posisi industri pertahanan masih lemah seperti penilaian Alman Helvas, sebenarnya secara faktual kapasitas-baik dari sisi penguasaan teknologi, bisnis, dan SDM- cukup mumpuni. Dalam segala keterbatasan, banyak di antara perusahaan alutsista yang berada di bawah naungan Pinhantanas mampu survive dan berkembang secara bisnis, hingga melakukan berbagai inovasi.
Nama perusahaan seperti Infoglobal, PT Daya Radar Utama, PT Jala Berikat Nusantara Perkasa, PT Komodo Armament Indonesia, PT Sari Bahari, PT Bhimasena Global Teknologi Industri, PT Hariff Daya Tunggal Engineering, CV Maju Mapan merupakan contoh inhan swasta yang sukses dalam bisnis dan mampu menjawab kebutuhan TNI.
Sejauh ini, Kemhan juga telah memberi perhatian dan mendorong perusahaan swasta dengan membagi proyek-proyek alutsista, mulai dari berbagai jenis kapal perang kepada PT Daya Radar Utama dkk, pembuatan bom kepada PT Sari Bahari, proyek kendaraan militer kepada PT Jala Berikat Nusantara dkk, proyek alat komunikasi kepada PT Hariff Daya Tunggal Engineering. Dengan demikian, proyek alutsista tidak menjadi monopoli PT PAL, PT Pindad, PT Dahana dan BUMNIS lainnya saja. Selain itu, pemerintah juga menyinergikan perusahaan swasta dengan BUMNIS seperti dilakukan melalui PT PAL dengan galangan kapal swasta.
baca juga: Buum! Tiga Tahun Lagi Industri Pertahanan Indonesia Masuk 50 Besar
Selain memberi kesempatan inhan swasta menikmati berkah APBN, pemerintah juga perlu memfasilitasi mereka bisa mendapatkan sumber pendanaan seperti dari perbankan nasional sehingga mereka bisa melakukan ekspor dan membiayai produksi. Untuk tujuan ini, beberapa waktu lalu Pinhantanas telah meneken kerja sama dengan Bank Mandiri. Tak kalah pentingnya pemerintah menaungi rencana Pinhantanas bisa mendapat investasi dari perusahaan asing melalui payung hukum.
Di sisi lain, industri pertahanan swasta juga harus pro aktif untuk mengejar peluang kerjasama maupun pemasaran, bukan hanya di level domestik tapi juga internasional. Langkah Pinhantanas mempromosikan produk alutsista ke Nigeria merupakan tepat dan harus terus dikembangkan. Begitupun Pinhantanas menandatangani nota kesepahaman (MoU) industri pertahanan dengan DSIA Ceko.
Poin pentingnya adalah bagaimana pemerintah memberi kepercayaan kepada inhan swasta dan secara kongkrit mendorong mereka dengan membagi proyek-proyek alutsista. Kalau perlu beberapa program pertahanan seperti drone Elang Hitam yang mangkrak di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diserahkan kepada konsorsium perusahaan swasta. Begitupun dengan program rudal nasional yang terbilang sangat lambat. Hanya dengan kepercayaan inilah, inhan swasta bisa menjadi asset strategis bangsa yang bisa diharapkan mewujudkan inhan yang tangguh dan mandiri.(*)
Bukan hanya Jokowi, anak bangsa yang mendambakan kapabilitas militer ini kuat hingga bisa memberikan perlindungan maksimal kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia pasti memiliki harapan sama. Bahkan kalau perlu, yang tangguh dan mandiri bukan hanya inhan BUMN saja, tapi juga swasta. Sebab keduanya sama-sama merupakan komponen inhan nasional seperti disebut UU No 16 Tahun 2012.
Untuk itulah, perhatian pemerintah-dalam hal ini Kemenhan dan KKIP- terhadap tumbuh kembangnya inhan nasional jangan hanya sebatas pada BUMNIS, tapi juga swasta. Pemerintah bahkan harus menyelaraskan dan menyinergikan keduanya agar bisa saling bahu-membahu mewujudkan inhan tangguh dan mandiri demi memperkuat pertahanan, mengembangkan teknologi industri pertahanan, mewujudkan kemandirian alutsista, mendukung pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
baca juga: Ketemu Jokowi dan Prabowo, Erick Thohir: Soal Industri Pertahanan
Walaupun posisi industri pertahanan masih lemah seperti penilaian Alman Helvas, sebenarnya secara faktual kapasitas-baik dari sisi penguasaan teknologi, bisnis, dan SDM- cukup mumpuni. Dalam segala keterbatasan, banyak di antara perusahaan alutsista yang berada di bawah naungan Pinhantanas mampu survive dan berkembang secara bisnis, hingga melakukan berbagai inovasi.
Nama perusahaan seperti Infoglobal, PT Daya Radar Utama, PT Jala Berikat Nusantara Perkasa, PT Komodo Armament Indonesia, PT Sari Bahari, PT Bhimasena Global Teknologi Industri, PT Hariff Daya Tunggal Engineering, CV Maju Mapan merupakan contoh inhan swasta yang sukses dalam bisnis dan mampu menjawab kebutuhan TNI.
Sejauh ini, Kemhan juga telah memberi perhatian dan mendorong perusahaan swasta dengan membagi proyek-proyek alutsista, mulai dari berbagai jenis kapal perang kepada PT Daya Radar Utama dkk, pembuatan bom kepada PT Sari Bahari, proyek kendaraan militer kepada PT Jala Berikat Nusantara dkk, proyek alat komunikasi kepada PT Hariff Daya Tunggal Engineering. Dengan demikian, proyek alutsista tidak menjadi monopoli PT PAL, PT Pindad, PT Dahana dan BUMNIS lainnya saja. Selain itu, pemerintah juga menyinergikan perusahaan swasta dengan BUMNIS seperti dilakukan melalui PT PAL dengan galangan kapal swasta.
baca juga: Buum! Tiga Tahun Lagi Industri Pertahanan Indonesia Masuk 50 Besar
Selain memberi kesempatan inhan swasta menikmati berkah APBN, pemerintah juga perlu memfasilitasi mereka bisa mendapatkan sumber pendanaan seperti dari perbankan nasional sehingga mereka bisa melakukan ekspor dan membiayai produksi. Untuk tujuan ini, beberapa waktu lalu Pinhantanas telah meneken kerja sama dengan Bank Mandiri. Tak kalah pentingnya pemerintah menaungi rencana Pinhantanas bisa mendapat investasi dari perusahaan asing melalui payung hukum.
Di sisi lain, industri pertahanan swasta juga harus pro aktif untuk mengejar peluang kerjasama maupun pemasaran, bukan hanya di level domestik tapi juga internasional. Langkah Pinhantanas mempromosikan produk alutsista ke Nigeria merupakan tepat dan harus terus dikembangkan. Begitupun Pinhantanas menandatangani nota kesepahaman (MoU) industri pertahanan dengan DSIA Ceko.
Poin pentingnya adalah bagaimana pemerintah memberi kepercayaan kepada inhan swasta dan secara kongkrit mendorong mereka dengan membagi proyek-proyek alutsista. Kalau perlu beberapa program pertahanan seperti drone Elang Hitam yang mangkrak di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diserahkan kepada konsorsium perusahaan swasta. Begitupun dengan program rudal nasional yang terbilang sangat lambat. Hanya dengan kepercayaan inilah, inhan swasta bisa menjadi asset strategis bangsa yang bisa diharapkan mewujudkan inhan yang tangguh dan mandiri.(*)
(hdr)
Lihat Juga :
