Wujudkan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Gubernur Sumsel dan Mahasiswa Pencinta Alam Tanam 1.000 Mangrove
loading...
Bibit tanaman mangrove yang akan ditanam Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Mahasiswa Pencinta Alam di Palembang. foto: Istimewa
A
A
A
PALEMBANG - Mewujudkan FOLU Net Sink 2030, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru bersama mahasiswa pencinta alam (Mapala) di Palembang direncanakan menanam 1.000 bibit mangrove di pesisir Pulau Sumatera, persisnya di desa Sungsang IV, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumsel.
baca juga: Uni Eropa Dukung Agenda Indonesia FOLU Net Sink 2030
Selain menanam mangrove, kegiatan yang diinisiasi mahasiswa yang tergabung di organisasi Gema Persada LH, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang (FP-UMP), ini juga akan melakukan observasi keanekaragaman hayati yang ada di lahan mangrove, kampanye penyelamatan lingkungan, hingga sosiologi pedesaan (sosped).
“Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 22-26 Juli 2023. Selain mahasiswa, kegiatan ini juga melibatkan masyarakat sekitar. Kita libatkan masyarakat agar terbangun kesadaran untuk bersama menjaga alam dan lingkungan,” kata Ketua Panitia Muhammad Nasir, Sabtu (22/7/2023).
Diketahui, FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi di mana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030.
Kebijakan ini lahir sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca serta mengendalikan perubahan iklim yang terjadi beserta dampaknya.
baca juga: Menteri LHK: Upaya Indonesia Wujudkan Folu Net Sink 2030 Didukung AS
Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
Pada Pasal 3 Ayat (4) disebutkan bahwa pengurangan emisi GRK utamanya didukung oleh sektor kehutanan sebagai penyimpan karbon dengan pendekatan carbon net sink (penyerapan karbon bersih yang merujuk pada jumlah penyerapan emisi karbon yang jauh lebih banyak dari yang dilepaskannya).
Program ini menggunakan empat strategi utama, yaitu menghindari deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan restorasi lahan gambut, serta peningkatan serapan karbon.
baca juga: Menteri LHK Siti Nurbaya Minta Target FOLU Net Sink 2030 Terealisasi
Komitmen Indonesia melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 mendorong tercapainya tingkat emisi GRK sebesar minus (-) 140 juta ton CO2e pada tahun 2030 dan dilaksanakan melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis.
Sektor FOLU juga memiliki peran besar dalam upaya pencapaian target Net Zero Emission (NZE) nasional, dari net emitor menjadi penyerap bersih GRK. Setidaknya ada 15 kegiatan aksi mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yaitu pengurangan laju deforestasi lahan mineral, pengurangan laju deforestasi lahan gambut dan mangrove, dan pengurangan laju degradasi hutan-hutan lahan mineral.
Lalu, pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut dan mangrove, pembangunan hutan tanaman, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi dengan rotasi, rehabilitasi non-rotasi, restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut, rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang.
baca juga: Satukan Arah Capai Penurunan Emisi, Menteri LHK Jadikan FOLU Net Sink 2030 Pusat Komando
Kemudian, konservasi keanekaragaman hayati, erhutanan sosial; introduksi replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau, dan ekoriparian, pengembangan dan konsolidasi hutan adat; dan pengawasan dan law enforcement dalam mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.
Belum lama ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat ( USAID ) meluncurkan kemitraan baru di bidang iklim dan konservasi yaitu Perjanjian Bilateral Kerangka Kerja Bilateral FOLU Net Sink.
Perjanjian bilateral yang ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya , dan Administrator USAID Samantha Power di Jakarta, Senin, 17 Juli 2023, akan mendukung upaya-upaya Indonesia untuk mencapai tujuan Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
baca juga: Indonesia’s FOLU Net Sink Perkuat Pengelolaan Hutan Lestari
Agenda FOLU Net Sink 2030 secara resmi telah diluncurkan oleh Presiden Jokowi saat Konferensi COP 26 di Glasgow bulan November 2021, dan telah dituangkan ke dalam Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 yang diterbitkan dengan Surat Keputusan Menteri LHK di bulan Februari 2022.
Pada Mei 2022, KLHK menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan USAID Indonesia sebagai wujud dukungan Amerika Serikat terhadap implementasi Rencana Operasional tersebut, dan ini menjadi MoU yang pertama dari sejumlah MoU bilateral lainnya yang mendukung FOLU Net Sink 2030.
“Perjanjian Bilateral yang baru ini merupakan tindak lanjut dari Fact Sheet Gedung Putih yang dibahas oleh Presiden Jokowi dan Presiden Biden saat pertemuan bilateral di KTT G20 di Bali tahun lalu,” kata Menteri Siti Nurbaya.
Siti Nurbaya menekankan bahwa Perjanjian Bilateral tersebut merepresentasikan peranan pendanaan iklim untuk mendukung upaya-upaya Indonesia selama ini dalam mencapai agenda FOLU Net Sink 2030.
baca juga: Pelaku Usaha Kehutanan Dukung FOLU Net Sink Indonesia 2030
Agenda ini membutuhkan pengeluaran yang diproyeksikan sebesar 14,57 miliar dolar AS, yang hingga saat ini terutama bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.
Administrator USAID Samantha Power menyatakan Perjanjian Bilateral ini akan membantu upaya-upaya Indonesia yang telah berjalan dalam pencegahan degradasi hutan; rehabilitasi mangrove dan restorasi gambut; serta perlindungan satwa liar Indonesia.
“Dukungan ini akan melanjutkan upaya yang dilakukan Indonesia selama tujuh tahun terakhir untuk mengurangi deforestasi hingga hampir dua pertiga. Dan dukungan ini akan membantu melestarikan sumber daya vital yang diberikan oleh hutan Indonesia yang indah dan menakjubkan: penyerap karbon yang sangat penting untuk menstabilkan iklim,” katanya.
Selama Pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia telah mencatat kemajuan yang mengesankan di bidang konservasi hutan, penurunan laju deforestasi hingga 65 persen dalam tujuh tahun terakhir, menjadi yang terdepan di dunia dalam meningkatkan perlindungan hutan.
Duta Besar AS untuk Indonesia, Sung Y Kim, menyatakan, Perjanjian Bilateral ini memperkuat kemitraan AS untuk mendukung ketahanan Indonesia terhadap perubahan iklim dan untuk meningkatkan konservasi dan keanekaragaman hayati, termasuk melindungi spesies ikonik Indonesia seperti orangutan.
Melalui Perjanjian Bilateral yang baru ini, USAID bermaksud memberikan kontribusi hingga 50 juta dolar AS selama lima tahun guna mendukung Tujuan iklim dan keanekaragaman hayati dalam agenda FOLU Net Sink 2030.
baca juga: Uni Eropa Dukung Agenda Indonesia FOLU Net Sink 2030
Selain menanam mangrove, kegiatan yang diinisiasi mahasiswa yang tergabung di organisasi Gema Persada LH, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang (FP-UMP), ini juga akan melakukan observasi keanekaragaman hayati yang ada di lahan mangrove, kampanye penyelamatan lingkungan, hingga sosiologi pedesaan (sosped).
“Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 22-26 Juli 2023. Selain mahasiswa, kegiatan ini juga melibatkan masyarakat sekitar. Kita libatkan masyarakat agar terbangun kesadaran untuk bersama menjaga alam dan lingkungan,” kata Ketua Panitia Muhammad Nasir, Sabtu (22/7/2023).
Diketahui, FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi di mana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030.
Kebijakan ini lahir sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca serta mengendalikan perubahan iklim yang terjadi beserta dampaknya.
baca juga: Menteri LHK: Upaya Indonesia Wujudkan Folu Net Sink 2030 Didukung AS
Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
Pada Pasal 3 Ayat (4) disebutkan bahwa pengurangan emisi GRK utamanya didukung oleh sektor kehutanan sebagai penyimpan karbon dengan pendekatan carbon net sink (penyerapan karbon bersih yang merujuk pada jumlah penyerapan emisi karbon yang jauh lebih banyak dari yang dilepaskannya).
Program ini menggunakan empat strategi utama, yaitu menghindari deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan restorasi lahan gambut, serta peningkatan serapan karbon.
baca juga: Menteri LHK Siti Nurbaya Minta Target FOLU Net Sink 2030 Terealisasi
Komitmen Indonesia melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 mendorong tercapainya tingkat emisi GRK sebesar minus (-) 140 juta ton CO2e pada tahun 2030 dan dilaksanakan melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis.
Sektor FOLU juga memiliki peran besar dalam upaya pencapaian target Net Zero Emission (NZE) nasional, dari net emitor menjadi penyerap bersih GRK. Setidaknya ada 15 kegiatan aksi mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yaitu pengurangan laju deforestasi lahan mineral, pengurangan laju deforestasi lahan gambut dan mangrove, dan pengurangan laju degradasi hutan-hutan lahan mineral.
Lalu, pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut dan mangrove, pembangunan hutan tanaman, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi dengan rotasi, rehabilitasi non-rotasi, restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut, rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang.
baca juga: Satukan Arah Capai Penurunan Emisi, Menteri LHK Jadikan FOLU Net Sink 2030 Pusat Komando
Kemudian, konservasi keanekaragaman hayati, erhutanan sosial; introduksi replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau, dan ekoriparian, pengembangan dan konsolidasi hutan adat; dan pengawasan dan law enforcement dalam mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.
Belum lama ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat ( USAID ) meluncurkan kemitraan baru di bidang iklim dan konservasi yaitu Perjanjian Bilateral Kerangka Kerja Bilateral FOLU Net Sink.
Perjanjian bilateral yang ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya , dan Administrator USAID Samantha Power di Jakarta, Senin, 17 Juli 2023, akan mendukung upaya-upaya Indonesia untuk mencapai tujuan Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
baca juga: Indonesia’s FOLU Net Sink Perkuat Pengelolaan Hutan Lestari
Agenda FOLU Net Sink 2030 secara resmi telah diluncurkan oleh Presiden Jokowi saat Konferensi COP 26 di Glasgow bulan November 2021, dan telah dituangkan ke dalam Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 yang diterbitkan dengan Surat Keputusan Menteri LHK di bulan Februari 2022.
Pada Mei 2022, KLHK menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan USAID Indonesia sebagai wujud dukungan Amerika Serikat terhadap implementasi Rencana Operasional tersebut, dan ini menjadi MoU yang pertama dari sejumlah MoU bilateral lainnya yang mendukung FOLU Net Sink 2030.
“Perjanjian Bilateral yang baru ini merupakan tindak lanjut dari Fact Sheet Gedung Putih yang dibahas oleh Presiden Jokowi dan Presiden Biden saat pertemuan bilateral di KTT G20 di Bali tahun lalu,” kata Menteri Siti Nurbaya.
Siti Nurbaya menekankan bahwa Perjanjian Bilateral tersebut merepresentasikan peranan pendanaan iklim untuk mendukung upaya-upaya Indonesia selama ini dalam mencapai agenda FOLU Net Sink 2030.
baca juga: Pelaku Usaha Kehutanan Dukung FOLU Net Sink Indonesia 2030
Agenda ini membutuhkan pengeluaran yang diproyeksikan sebesar 14,57 miliar dolar AS, yang hingga saat ini terutama bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.
Administrator USAID Samantha Power menyatakan Perjanjian Bilateral ini akan membantu upaya-upaya Indonesia yang telah berjalan dalam pencegahan degradasi hutan; rehabilitasi mangrove dan restorasi gambut; serta perlindungan satwa liar Indonesia.
“Dukungan ini akan melanjutkan upaya yang dilakukan Indonesia selama tujuh tahun terakhir untuk mengurangi deforestasi hingga hampir dua pertiga. Dan dukungan ini akan membantu melestarikan sumber daya vital yang diberikan oleh hutan Indonesia yang indah dan menakjubkan: penyerap karbon yang sangat penting untuk menstabilkan iklim,” katanya.
Selama Pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia telah mencatat kemajuan yang mengesankan di bidang konservasi hutan, penurunan laju deforestasi hingga 65 persen dalam tujuh tahun terakhir, menjadi yang terdepan di dunia dalam meningkatkan perlindungan hutan.
Duta Besar AS untuk Indonesia, Sung Y Kim, menyatakan, Perjanjian Bilateral ini memperkuat kemitraan AS untuk mendukung ketahanan Indonesia terhadap perubahan iklim dan untuk meningkatkan konservasi dan keanekaragaman hayati, termasuk melindungi spesies ikonik Indonesia seperti orangutan.
Melalui Perjanjian Bilateral yang baru ini, USAID bermaksud memberikan kontribusi hingga 50 juta dolar AS selama lima tahun guna mendukung Tujuan iklim dan keanekaragaman hayati dalam agenda FOLU Net Sink 2030.
(hdr)
Explore More