Bantah Ingin Turunkan Airlangga, Ridwan Hisjam: Saya Siap Jadi Panglimanya Jika Maju Capres
loading...
A
A
A
JAKARTA - Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam membantah ingin menurunkan Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Hal itu disampaikannya saat memenuhi panggilan Dewan Etik Partai Golkar terkait wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (munaslub), Selasa (18/7/2023).
Ridwan Hisjam menegaskan kecintaannya pada Golkar dan Ketua Umum Airlangga Hartarto tak pernah goyah. Bahkan, ia mengaku siap menjadi panglima pemenangan jika Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai calon presiden (Capres) 2024.
“Kalau Airlangga maju, capres, kita akan fight, saya tidak ada mau menurunkan Airlangga (dari Ketum Golkar),” ujar Ridwan Hisjam, Selasa (18/7/2023).
“Kecintaan terhadap Partai Golkar, saya tidak pernah goyang sama sekali. Saya tidak pernah ke mana-mana dan kecintaan saya kepada Ketua Umum (Airlangga Hartarto). Karena saya satu korps sama Pak Airlangga di persatuan insinyur,” sambungnya.
Ridwan mengatakan rekomendasi Dewan Pakar hanya meminta Airlangga untuk mendeklarasikan diri sebagai Capres 2024. Selain itu, Dewan Pakar juga menyarankan Airlangga membuat poros baru dalam Pilpres 2024 agar lebih mudah memiliki kendaraan politik untuk maju di Pilpres 2024.
"Kalau Airlangga maju, saya siap jadi panglimanya Airlangga, saya bilang gitu. Dan tadi saya ulang, saya siap jadi penglimanya Airlangga kalau dia maju jadi capres. Sudah jelas, tidak ada abu-abu,” tandasnya.
Ridwan juga mengakui Dewan Pakar tidak memiliki kekuasaan atau hak untuk menggelar Munaslub. Dewan Pakar hanya berwenang memberikan masukan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Bahkan, Dewan Pakar juga tidak berwenang jika masukan yang direkomendasikannya harus dijalankan Ketua Umum Golkar.
“Dia tidak punya hak Dewan Pakar, dia hanya memberikan masukan kepada Ketua umum, bukan kepada DPP. Oleh ketua umum mau dipakai atau tidak dipakai, itu hak ketua umum,” tegas Ridwan.
Politikus asal Jawa Timur ini menegaskan dirinya tidak ingin ada Munaslub Golkar. Dalam rekomendasi yang dikeluarkan Dewan Pakar, hanya terkait masukan agar Airlangga Hartarto segera mendeklarasikan diri menjadi capres.
Pasalnya, hal itu merupakan keputusan Munas 2019. Selain itu, juga rekomendasi soal membuat poros baru di Pilpres 2024.
Hingga saat ini, Golkar masih tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Di KIB, Golkar bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Namun, KIB belum juga mengumumkan siapa bakal capres yang ingin mereka usung, meskipun sudah memenuhi syarat ambang batas pengusungan capres sebesar 20%. Sementara salah satu anggota KIB, PPP telah memutuskan berkoalisi dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo.
Ridwan Hisjam menegaskan kecintaannya pada Golkar dan Ketua Umum Airlangga Hartarto tak pernah goyah. Bahkan, ia mengaku siap menjadi panglima pemenangan jika Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai calon presiden (Capres) 2024.
“Kalau Airlangga maju, capres, kita akan fight, saya tidak ada mau menurunkan Airlangga (dari Ketum Golkar),” ujar Ridwan Hisjam, Selasa (18/7/2023).
“Kecintaan terhadap Partai Golkar, saya tidak pernah goyang sama sekali. Saya tidak pernah ke mana-mana dan kecintaan saya kepada Ketua Umum (Airlangga Hartarto). Karena saya satu korps sama Pak Airlangga di persatuan insinyur,” sambungnya.
Ridwan mengatakan rekomendasi Dewan Pakar hanya meminta Airlangga untuk mendeklarasikan diri sebagai Capres 2024. Selain itu, Dewan Pakar juga menyarankan Airlangga membuat poros baru dalam Pilpres 2024 agar lebih mudah memiliki kendaraan politik untuk maju di Pilpres 2024.
"Kalau Airlangga maju, saya siap jadi panglimanya Airlangga, saya bilang gitu. Dan tadi saya ulang, saya siap jadi penglimanya Airlangga kalau dia maju jadi capres. Sudah jelas, tidak ada abu-abu,” tandasnya.
Ridwan juga mengakui Dewan Pakar tidak memiliki kekuasaan atau hak untuk menggelar Munaslub. Dewan Pakar hanya berwenang memberikan masukan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Bahkan, Dewan Pakar juga tidak berwenang jika masukan yang direkomendasikannya harus dijalankan Ketua Umum Golkar.
“Dia tidak punya hak Dewan Pakar, dia hanya memberikan masukan kepada Ketua umum, bukan kepada DPP. Oleh ketua umum mau dipakai atau tidak dipakai, itu hak ketua umum,” tegas Ridwan.
Politikus asal Jawa Timur ini menegaskan dirinya tidak ingin ada Munaslub Golkar. Dalam rekomendasi yang dikeluarkan Dewan Pakar, hanya terkait masukan agar Airlangga Hartarto segera mendeklarasikan diri menjadi capres.
Pasalnya, hal itu merupakan keputusan Munas 2019. Selain itu, juga rekomendasi soal membuat poros baru di Pilpres 2024.
Hingga saat ini, Golkar masih tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Di KIB, Golkar bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Namun, KIB belum juga mengumumkan siapa bakal capres yang ingin mereka usung, meskipun sudah memenuhi syarat ambang batas pengusungan capres sebesar 20%. Sementara salah satu anggota KIB, PPP telah memutuskan berkoalisi dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo.
(kri)