Raih Gelar Doktor ke-224 IPDN, Nur Hazanah Ungkap Solusi Baru Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA - Nur Hazanah meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke-224 dengan Predikat Sangat Memuaskan. Nur Hazanah mengambil disertasi tentang jejaring kebijakan pada pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Perempuan yang menjabat Kepala Bidang Pengembangan Jasa Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung ini meraih gelar Doktor setelah mempertahankan disertasinya di hadapan promotor dan penguji selama tiga jam di ruang sidang program pasca sarjana Doktoral IPDN, di lantai 1 Gedung Pascasarjana IPDN Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Tim Promotor diseratasi tersebut terdiri dari Prof Tjahya Supriatna, Dr Eko Budi Santoso, dan Dr Ika Sartika. Sementara tim penguji yaitu Dr Hadi Prabowo (Rektor IPDN), Prof M Ilham, Prof Mansyur Achmad, Prof Dahyar Daraba, Prof Didin Hafifudin, dan Dr Muhadam Labolo.

Disertasi Dr Nur Hazanah berjudul Jejaring Kebijakan pada Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem secara konseptual membahas tentang jejaring kebijakan sebagaimana diteorikan oleh Van Waarden (1992), yang mencakup tujuh dimensi.

Ketujuh deminsi itu yaitu Aktor (Actors), Fungsi (Function), Struktur (Structure), Institusionalisasi (Institutionalization), Aturan Bertindak (Rules of Conduct), Hubungan Kekuasaan (Power Relations), dan Strategi Aktor (Actor Strategies).



Kasus yang dipilih Nur Hazanah adalah pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penelitian ini memiliki kontribusi teoritik untuk lebih melengkapi teori Van Waarden dengan memberi penjelasan lebih pada dimensi aktor yang menggabungkan konsep penta helix dan adanya pendekatan value dan culture pada masing-masing aktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan jejaring kebijakan.

Dalam pelaksanaannya, Nur Hazanah melakukan penelitian diawali dengan penggambaran secara rinci mengenai pelaksanaan jejaring kebijakan pada pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung.

Hal ini mengacu pada masing-masing dimensi jejaring kebijakan menurut Van Waarden dengan memperhatikan bahwa aktor dalam jejaring kebijakan mencakup lima jenis, yaitu pemerintah, swasta atau dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas, yang masing-masing juga memiliki value dan culture atau budaya yang berbeda.

Nur Hazanah juga meneliti peran masing-masing aktor dalam pelaksanaan jejaring kebijakan tersebut. Dari pengamatan dan analisis terkait peran masing-masing aktor pada pelaksanaan jejaring kebijakan ini dapat diperoleh berbagai aspek yang dinilai memengaruhi performa baik pada masing-masing dimensi jejaring kebijakan.