Partai Garuda: Ke Depan Urusan KKB Tidak Perlu Negosiasi
loading...
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi merespons isu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya meminta uang tebusan sebesar Rp5 miliar sebagai syarat untuk membebaskan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi merespons isu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya meminta uang tebusan sebesar Rp5 miliar sebagai syarat untuk membebaskan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens. Menurut Teddy, ke depannya urusan KKB tidak perlu diselesaikan dengan negosiasi.
Dia tidak mempermasalahkan jika pemerintah membebaskan Philip Mark Mehrtens dengan membayar tebusan Rp5 milliar. Langkah pemerintah itu dinilai tepat jika dilakukan nantinya, tapi harus menjadi yang terakhir kalinya.
“Walaupun terlihat mengalah, tapi ini satu-satunya celah untuk membebaskan warga asing tersebut,” kata Teddy dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/7/2023).
Dia pun mencermati adanya yang tidak setuju jika pemerintah membayar tebusan Rp5 milliar kepada KKB demi menyelamatkan Philip Mark Mehrtens itu. Pihak yang menolak itu memprediksi ke depan KKB akan gunakan cara yang sama untuk menekan pemerintah.
“Tentu saja itu bisa terjadi, maka dari itu, selepas ini, tidak perlu lagi ada program negosiasi,” tuturnya yang juga sebagai juru bicara Partai Garuda ini.
Teddy menegaskan, urusan KKB harus disamakan dengan gerakan pemberontakan lainnya yang pernah terjadi di Indonesia. Dikatakannya, gerakan pemberontakan lainnya yang pernah terjadi di Indonesia kebanyakan diselesaikan dengan kekerasan.
Sebelumnya, isu KKB minta tebusan itu juga ditanggapi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mahfud mengatakan, bahwa proses penyelamatan pilot asal Selandia Baru itu akan terus diupayakan.
"Ya itu semua masih dalam proses, yang penting satu pilot itu harus selamat," kata Mahfud MD di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (5/7/2023).
Mahfud menegaskan, baik TNI maupun Polri harus bekerja profesional termasuk dalam menanggapi permintaan tebusan dari kelompok penyandera.
Dia tidak mempermasalahkan jika pemerintah membebaskan Philip Mark Mehrtens dengan membayar tebusan Rp5 milliar. Langkah pemerintah itu dinilai tepat jika dilakukan nantinya, tapi harus menjadi yang terakhir kalinya.
“Walaupun terlihat mengalah, tapi ini satu-satunya celah untuk membebaskan warga asing tersebut,” kata Teddy dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/7/2023).
Dia pun mencermati adanya yang tidak setuju jika pemerintah membayar tebusan Rp5 milliar kepada KKB demi menyelamatkan Philip Mark Mehrtens itu. Pihak yang menolak itu memprediksi ke depan KKB akan gunakan cara yang sama untuk menekan pemerintah.
“Tentu saja itu bisa terjadi, maka dari itu, selepas ini, tidak perlu lagi ada program negosiasi,” tuturnya yang juga sebagai juru bicara Partai Garuda ini.
Teddy menegaskan, urusan KKB harus disamakan dengan gerakan pemberontakan lainnya yang pernah terjadi di Indonesia. Dikatakannya, gerakan pemberontakan lainnya yang pernah terjadi di Indonesia kebanyakan diselesaikan dengan kekerasan.
Sebelumnya, isu KKB minta tebusan itu juga ditanggapi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mahfud mengatakan, bahwa proses penyelamatan pilot asal Selandia Baru itu akan terus diupayakan.
"Ya itu semua masih dalam proses, yang penting satu pilot itu harus selamat," kata Mahfud MD di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (5/7/2023).
Mahfud menegaskan, baik TNI maupun Polri harus bekerja profesional termasuk dalam menanggapi permintaan tebusan dari kelompok penyandera.
(rca)
Lihat Juga :
