Partai Garuda: Saran IMF Tidak Perlu Ditanggapi Berlebihan
loading...
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi merespons rekomendasi International Monetary Fund (IMF) atas kebijakan larangan ekspor nikel. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Partai Garuda merespons rekomendasi International Monetary Fund ( IMF ) atas kebijakan larangan ekspor nikel. Menurut Partai Garuda , pemerintah tidak perlu menanggapinya secara berlebihan.
"Tidak perlu menanggapi secara berlebihan saran IMF untuk mempertimbangkan menghapus pembatasan ekspor bijih nikel mentah, dengan alasan supaya Indonesia tidak rugi," ujar Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/7/2023).
"Cukup mengatakan 'mohon maaf kami menolak saran dan pertimbangan kalian, dan terima kasih atas perhatian kalian'. Selesai," sambung Juru Bicara Partai Garuda ini.
Karena, kata dia, IMF sama sekali tidak memiliki kewenangan apa pun dan tidak memiliki kaitan apa pun dengan Indonesia, sehingga sama sekali tidak ada daya dorong yang bisa membuat kebijakan itu berubah. "Menghadapi Uni Eropa saja kita tenang, tentu menghadapi IMF bukan hal yang luar biasa," katanya.
Dia mengatakan, urusan pembatasan ini sudah masuk di ranah hukum. Dia melanjutkan, setelah sempat kalah di WTO, Indonesia tetap berjuang melakukan banding atas gugatan Uni Eropa, yang menginginkan Indonesia menghapus pembatasan eksport bijih nikel mentah.
"Ini membuktikan bahwa Indonesia tidak bisa didikte oleh asing. Menjaga kekayaan kita agar tidak dimanfaatkan oleh pihak asing. Yang tadinya kita mengekspor bahan mentah nikel, kini kita yang memproduksi bahan mentah milik kita dan ekspor bahan jadi," ucapnya.
Dia mengungkapkan, kebijakan itu membuat Indonesia berhasil mengekspor produk jadi sebesar 519 triliun pada 2022. "Yang tadinya menguntungkan pihak asing, kini keuntungannya dinikmati oleh Indonesia. Jadi abaikan saja saran IMF yang menjadi kepanjangan tangan pihak asing yang tidak ingin negara ini berdikari," pungkasnya.
"Tidak perlu menanggapi secara berlebihan saran IMF untuk mempertimbangkan menghapus pembatasan ekspor bijih nikel mentah, dengan alasan supaya Indonesia tidak rugi," ujar Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/7/2023).
"Cukup mengatakan 'mohon maaf kami menolak saran dan pertimbangan kalian, dan terima kasih atas perhatian kalian'. Selesai," sambung Juru Bicara Partai Garuda ini.
Karena, kata dia, IMF sama sekali tidak memiliki kewenangan apa pun dan tidak memiliki kaitan apa pun dengan Indonesia, sehingga sama sekali tidak ada daya dorong yang bisa membuat kebijakan itu berubah. "Menghadapi Uni Eropa saja kita tenang, tentu menghadapi IMF bukan hal yang luar biasa," katanya.
Dia mengatakan, urusan pembatasan ini sudah masuk di ranah hukum. Dia melanjutkan, setelah sempat kalah di WTO, Indonesia tetap berjuang melakukan banding atas gugatan Uni Eropa, yang menginginkan Indonesia menghapus pembatasan eksport bijih nikel mentah.
"Ini membuktikan bahwa Indonesia tidak bisa didikte oleh asing. Menjaga kekayaan kita agar tidak dimanfaatkan oleh pihak asing. Yang tadinya kita mengekspor bahan mentah nikel, kini kita yang memproduksi bahan mentah milik kita dan ekspor bahan jadi," ucapnya.
Dia mengungkapkan, kebijakan itu membuat Indonesia berhasil mengekspor produk jadi sebesar 519 triliun pada 2022. "Yang tadinya menguntungkan pihak asing, kini keuntungannya dinikmati oleh Indonesia. Jadi abaikan saja saran IMF yang menjadi kepanjangan tangan pihak asing yang tidak ingin negara ini berdikari," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
