Menimbang Ulang Impor Daging Kerbau
Selasa, 27 Juni 2023 - 12:44 WIB
loading...
A
A
A
Kedua, kematian mata rantai industri daging sapi. Harga daging kerbau India yang murah, kurang dari setengah harga daging sapi Australia, membuat produk daging sapi domestik sulit bersaing. Bukan hanya peternak, pengusaha yang selama ini bergerak di industri daging sapi bakal terancam gulung tikar. Ada baiknya belajar dari dampak ekonomi yang dialami Filipina dan Malaysia yang sudah lama mengimpor daging kerbau India. Dari 220 peternakan sapi potong teregistrasi di Filipina pada awal 1990-an, saat ini tinggal tujuh. Sabah, Malaysia, diawal 1990-an yang biasa menyembelih sapi tiap 3 minggu berhenti begitu saja dengan masuknya daging India (Naipospos, 2016).Daging kerbau yang rendah berpotensi memukul telak semua mata rantai industri daging sapi.
Ketiga, terpukulnya pelaku industri daging sapi. Hal ini ditandai oleh lebih dari 14 perusahaan penggemukan sapi (feedloter) yang bangkrut (Tawaf, 2019). Bukan mustahil, satu per satu feedloter lain bakal menyusul. Padahal, industri ini berkontribusi triliunan rupiah selama puluhan tahun pada pembangunan peternakan rakyat perdesaan. Riset “Pasar Daging Sapi dan Daging Kerbau 2017 di Jabodetabek” (APDI, 2017) menemukan penurunan kinerja pemotongan sapi rata-rata 47% sejak ada daging kerbau beku. Akibatnya, komposisi daging yang dijual di pasar berubah drastis (Daud dkk, 2019): semula 58,41% daging sapi segar dan 41,59% daging sapi beku (2015) jadi 33,94% daging sapi segar, 33,26% daging sapi beku, dan 32,80% daging kerbau beku (2019).
Tahun lalu, Indonesia kembali terjangkit PMK setelah bebas lebih 30-an tahun. Sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah dari mana virus PMK itu berasal. UU Nomor 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan membolehkan impor dari suatu zona bebas PMK dari sebuah negara yang belum bebas PMK seperti India dan Brasil. Namun, aturan ini menegasikan pentingnya kaidah maximum scurity. Akibat kecerobohan itu, Indonesia kembali terjangkit PMK. Tak ternilai kerugian sosial-ekonomi yang terjadi. Kerugian ekonomi Indonesia menangani PMK selama 100 tahun (1887-1986), menurut Ditjen Peternakan (2002), mencapai US$1,66 miliar.
Usaha peternakan rakyat merupakan tulang punggung bangsa dalam penyediaan pangan, khususnya protein hewani. Daging sapi domestik berkontribusi sekitar 60%, susu 20% terhadap konsumsi nasional, ayam dan telur sudah swasembada. Menurut Sensus Pertanian 2013, 98% ternak sapi dikuasai usaha peternakan rakyat di perdesaan, usahanya skala kecil-subsisten-tradisional, terkendala teknologi, dan memperlakukan ternak sebagai rojo koyo. Meskipun demikian, sub-sektor peternakan, khususnya daging sapi potong, memiliki keterkaitan erat terhadap 120 sektor ekonomi lain ke hulu maupun ke hilir dan memiliki daya ungkit tertinggi dari 175 sektor ekonomi lainnya (IRSA, 2009).
Data-data itu menunjukkan, sub-sektor peternakan punya kontribusi besar dalam ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Namun, peternakan rakyat amat rentan, sehingga perlu proteksi. Tanpa proteksi, bukan mustahil mereka bakal gulung tikar pelan-pelan. Saat itu terjadi, Indonesia harus membuang jauh-jauh cita-cita dan target swasembada daging.
Ketiga, terpukulnya pelaku industri daging sapi. Hal ini ditandai oleh lebih dari 14 perusahaan penggemukan sapi (feedloter) yang bangkrut (Tawaf, 2019). Bukan mustahil, satu per satu feedloter lain bakal menyusul. Padahal, industri ini berkontribusi triliunan rupiah selama puluhan tahun pada pembangunan peternakan rakyat perdesaan. Riset “Pasar Daging Sapi dan Daging Kerbau 2017 di Jabodetabek” (APDI, 2017) menemukan penurunan kinerja pemotongan sapi rata-rata 47% sejak ada daging kerbau beku. Akibatnya, komposisi daging yang dijual di pasar berubah drastis (Daud dkk, 2019): semula 58,41% daging sapi segar dan 41,59% daging sapi beku (2015) jadi 33,94% daging sapi segar, 33,26% daging sapi beku, dan 32,80% daging kerbau beku (2019).
Tahun lalu, Indonesia kembali terjangkit PMK setelah bebas lebih 30-an tahun. Sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah dari mana virus PMK itu berasal. UU Nomor 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan membolehkan impor dari suatu zona bebas PMK dari sebuah negara yang belum bebas PMK seperti India dan Brasil. Namun, aturan ini menegasikan pentingnya kaidah maximum scurity. Akibat kecerobohan itu, Indonesia kembali terjangkit PMK. Tak ternilai kerugian sosial-ekonomi yang terjadi. Kerugian ekonomi Indonesia menangani PMK selama 100 tahun (1887-1986), menurut Ditjen Peternakan (2002), mencapai US$1,66 miliar.
Usaha peternakan rakyat merupakan tulang punggung bangsa dalam penyediaan pangan, khususnya protein hewani. Daging sapi domestik berkontribusi sekitar 60%, susu 20% terhadap konsumsi nasional, ayam dan telur sudah swasembada. Menurut Sensus Pertanian 2013, 98% ternak sapi dikuasai usaha peternakan rakyat di perdesaan, usahanya skala kecil-subsisten-tradisional, terkendala teknologi, dan memperlakukan ternak sebagai rojo koyo. Meskipun demikian, sub-sektor peternakan, khususnya daging sapi potong, memiliki keterkaitan erat terhadap 120 sektor ekonomi lain ke hulu maupun ke hilir dan memiliki daya ungkit tertinggi dari 175 sektor ekonomi lainnya (IRSA, 2009).
Data-data itu menunjukkan, sub-sektor peternakan punya kontribusi besar dalam ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Namun, peternakan rakyat amat rentan, sehingga perlu proteksi. Tanpa proteksi, bukan mustahil mereka bakal gulung tikar pelan-pelan. Saat itu terjadi, Indonesia harus membuang jauh-jauh cita-cita dan target swasembada daging.
(wur)
Lihat Juga :
