Jokowi Pastikan Tidak Ada Pihak Istana Jadi Beking Al Zaytun
loading...
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menyatakan telah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk mendalami dugaan penyimpangan agama oleh Pondok Pesantren Al Zaytun , Indramayu, Jawa Barat. Presiden memastikan tidak ada pihak Istana yang membekingi ponpes pimpinan Panji Gumilang tersebut.
Hal ini disampaikan Jokowi kepada media saat blusukan ke Pasar Palmerah, Jakarta, Senin (26/6/2023) pagi. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu hasil pendalaman oleh pemerintah.
"Ya sabar lah. Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Agama sudah saya perintahkan untuk mendalami, untuk mendalami," kata Jokowi.
Presiden memastikan dirinya ataupun pihak pemerintahan tidak ada yang membekingi Ponpes Al Zaytun. Pihak pemerintahan yang dimaksud adalah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko seperti isu yang beredar.
"Enggak, enggak (ada yang membekingi)," kata Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Mahfud MD menerima laporan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait perkembangan tim investigasi Pondok Pesantren Al Zaytun. Berdasarkan laporan Ridwan Kamil, terdapat tiga pelanggaran yang ditemukan.
Pertama, terjadinya tindak pidana. Kedua, pelanggaran administrasi yang dilakukan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) sebagai lembaga yang menaungi Ponpes Al Zaytun. Ketiga, pelanggaran mengenai kondusifitas, ketertiban sosial, dan keamanan. Sebab, terjadi aksi massa akibat polemik Ponpes Al Zaytun.
"Menjadi tugas lagi Kang Emil sebagai gubernur bersama Kabinda, Polda, Kesbang, TNI dan sebagainya di Jawa Barat, yaitu menjaga kondusifitas, ketertiban sosial, dan keamanan," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6/2023).
"Nah kita pasrahkan yang di lapangan tolong dikoordinasikan dengan seluruh aparat, kalau perlu koordinasi dengan pusat soal hal tertentu kita buka jalur dengan Pak Gubernur," katanya.
Lihat Juga: Tom Lembong Ditahan Kejagung, Pakar Ingatkan Omongan Jokowi Minta Kebijakan Jangan Dikriminalisasi
Hal ini disampaikan Jokowi kepada media saat blusukan ke Pasar Palmerah, Jakarta, Senin (26/6/2023) pagi. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu hasil pendalaman oleh pemerintah.
"Ya sabar lah. Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Agama sudah saya perintahkan untuk mendalami, untuk mendalami," kata Jokowi.
Presiden memastikan dirinya ataupun pihak pemerintahan tidak ada yang membekingi Ponpes Al Zaytun. Pihak pemerintahan yang dimaksud adalah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko seperti isu yang beredar.
"Enggak, enggak (ada yang membekingi)," kata Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Mahfud MD menerima laporan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait perkembangan tim investigasi Pondok Pesantren Al Zaytun. Berdasarkan laporan Ridwan Kamil, terdapat tiga pelanggaran yang ditemukan.
Pertama, terjadinya tindak pidana. Kedua, pelanggaran administrasi yang dilakukan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) sebagai lembaga yang menaungi Ponpes Al Zaytun. Ketiga, pelanggaran mengenai kondusifitas, ketertiban sosial, dan keamanan. Sebab, terjadi aksi massa akibat polemik Ponpes Al Zaytun.
"Menjadi tugas lagi Kang Emil sebagai gubernur bersama Kabinda, Polda, Kesbang, TNI dan sebagainya di Jawa Barat, yaitu menjaga kondusifitas, ketertiban sosial, dan keamanan," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6/2023).
"Nah kita pasrahkan yang di lapangan tolong dikoordinasikan dengan seluruh aparat, kalau perlu koordinasi dengan pusat soal hal tertentu kita buka jalur dengan Pak Gubernur," katanya.
Lihat Juga: Tom Lembong Ditahan Kejagung, Pakar Ingatkan Omongan Jokowi Minta Kebijakan Jangan Dikriminalisasi
(abd)