Pemerintah Terus Tekan Luasan Area Kumuh di Perkotaan
Kamis, 22 Juni 2023 - 00:43 WIB
loading...
Workshop regional Aksi Penanganan Kumuh Berkelanjutan di Surakarta, Selasa 20 Juni 2023 dengan tema Semangat Merangkai Aksi (Semarak) Keberlanjutan Penanganan Kumuh. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membenahi kawasan kumuh perkotaan . Salah satunya dengan National Slum Upgrading Project (NSUP)-Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), yang diinisiasi sejak 2016.
Pandangan ini terungkap dalam workshop regional Aksi Penanganan Kumuh Berkelanjutan di Surakarta, Selasa 20 Juni 2023. Ajang ini menjadi salah satu lokasi praktik peremajaan kawasan kumuh melalui kolaborasi.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, akan diselenggarakan kegiatan workshop nasional Semangat Merangkai Aksi (Semarak) Keberlanjutan Penanganan Kumuh, dengan puncak acaranya Deklarasi Keberlanjutan oleh perwakilan pemerintah daerah dari 123 kabupaten/kota.
"Tujuan workshop ini adalah sebagai sarana menyampaikan capaian, pembelajaran dan praktik baik yang didapat selama pelaksanaan NSUP-Program Kotaku tahun 2017-2022," ungkap Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti pada Rabu (21/6/2023).
"Serta mendorong komitmen pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk melaksanakan kegiatan penanganan permukiman kumuh secara berkelanjutan," tambahnya.
Diana mengatakan, upaya penanganan permukiman kumuh ini sudah dilakukan dan terus akan dilakukan bersama antara kolaborasi dari pemerintah pusat pemerintah daerah dan juga berbagai stakeholder.
Program Kotaku bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar di kawasan permukiman kumuh perkotaan.
Hal ini untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
Baca: Wujudkan Indonesia Emas 2045, Perlu Penyelesaian Masalah Permukiman Informal
Menurut Diana, lokasi dampingan Program Kotaku mencapai 11.332 desa/kelurahan di 330 kota/kabupaten di 34 provinsi, dengan sasaran meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan.
"Menurunkan luasan permukiman kumuh, serta penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh," ujarnya.
Program ini telah melakukan pendampingan dalam rangka penanganan permukiman kumuh kepada pemerintah daerah dan masyarakat pada sejumlah 304 Pokja PKP, 153 Forum PKP, 11.059 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan 2.099 Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).
Hingga akhir tahun 2022, melalui pendekatan kegiatan infrastruktur skala lingkungan dan infrastruktur skala kawasan, NSUP-Program Kotaku telah berkontribusi dalam pengurangan luasan kumuh sebesar 39.094 hektare.
Sedangkan tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan NSUP-Program Kotaku, sehingga orientasi pendampingan lebih kepada strategi pengakhiran program (exit strategy) dan keberlanjutan program (program sustainability).
"Untuk itu, dilaksanakan rangkaian kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat/Pemerintah Daerah (PKM) sekaligus penyiapan strategi keberlanjutan melalui rangkaian workshop di tingkat regional dan tingkat pusat," ucap Diana.
Pandangan ini terungkap dalam workshop regional Aksi Penanganan Kumuh Berkelanjutan di Surakarta, Selasa 20 Juni 2023. Ajang ini menjadi salah satu lokasi praktik peremajaan kawasan kumuh melalui kolaborasi.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, akan diselenggarakan kegiatan workshop nasional Semangat Merangkai Aksi (Semarak) Keberlanjutan Penanganan Kumuh, dengan puncak acaranya Deklarasi Keberlanjutan oleh perwakilan pemerintah daerah dari 123 kabupaten/kota.
"Tujuan workshop ini adalah sebagai sarana menyampaikan capaian, pembelajaran dan praktik baik yang didapat selama pelaksanaan NSUP-Program Kotaku tahun 2017-2022," ungkap Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti pada Rabu (21/6/2023).
"Serta mendorong komitmen pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk melaksanakan kegiatan penanganan permukiman kumuh secara berkelanjutan," tambahnya.
Diana mengatakan, upaya penanganan permukiman kumuh ini sudah dilakukan dan terus akan dilakukan bersama antara kolaborasi dari pemerintah pusat pemerintah daerah dan juga berbagai stakeholder.
Program Kotaku bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar di kawasan permukiman kumuh perkotaan.
Hal ini untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
Baca: Wujudkan Indonesia Emas 2045, Perlu Penyelesaian Masalah Permukiman Informal
Menurut Diana, lokasi dampingan Program Kotaku mencapai 11.332 desa/kelurahan di 330 kota/kabupaten di 34 provinsi, dengan sasaran meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan.
"Menurunkan luasan permukiman kumuh, serta penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh," ujarnya.
Program ini telah melakukan pendampingan dalam rangka penanganan permukiman kumuh kepada pemerintah daerah dan masyarakat pada sejumlah 304 Pokja PKP, 153 Forum PKP, 11.059 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan 2.099 Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).
Hingga akhir tahun 2022, melalui pendekatan kegiatan infrastruktur skala lingkungan dan infrastruktur skala kawasan, NSUP-Program Kotaku telah berkontribusi dalam pengurangan luasan kumuh sebesar 39.094 hektare.
Sedangkan tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan NSUP-Program Kotaku, sehingga orientasi pendampingan lebih kepada strategi pengakhiran program (exit strategy) dan keberlanjutan program (program sustainability).
"Untuk itu, dilaksanakan rangkaian kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat/Pemerintah Daerah (PKM) sekaligus penyiapan strategi keberlanjutan melalui rangkaian workshop di tingkat regional dan tingkat pusat," ucap Diana.
(hab)
Lihat Juga :
