Yerry Tawalujan Respons Rp7,7 Triliun untuk Perbatasan: Jangan Sampai Hanya Mengendap di Bank
loading...
Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Yerry Tawalujan merespons pemerintah yang menganggarkan Rp7,7 triliun untuk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan negara. Foto/Dok MPI
A
A
A
JAKARTA - Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Yerry Tawalujan merespons pemerintah yang menganggarkan Rp7,7 triliun untuk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan negara. Adapun anggaran tersebut merupakan upaya nyata pemerintahan Joko Widodo ( Jokowi ) dalam pemerataan pembangunan di Indonesia.
Yerry Tawalujan mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Anggaran Rp7,7 triliun itu, nantinya tersebar di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
"Kami mengapresiasi niat luhur Presiden Jokowi yang ingin pemerataan pembangunan sampai ke desa dan daerah perbatasan, sehingga bukan hanya di kota dan daerah yang padat penduduk saja yang merasakan manfaat pembangunan, tapi sampai ke pelosok perbatasan dan daerah tertinggal," kata Yerry, Sabtu (17/6/2023).
Baca juga: Dianggarkan Rp7,7 Triliun, Mendagri Tegaskan Awasi Pembangunan Perbatasan
Untuk kelancaran program tersebut, Yerry Tawalujan putra asli Minahasa --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Utara itu-- meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi penggunaan dana triliunan tersebut.
"Kami juga minta pihak penegak hukum, khususnya KPK dan Kejaksaan untuk proaktif mengawal aliran dana pembangunan perbatasan tersebut agar tidak dikorupsi," tegas Yerry.
Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- mengimbau, pemerintah daerah untuk bergerak cepat menyerap anggaran tersebut dan benar-benar mengalokasikan untuk pembangunan daerah perbatasan sesuai dengan program pemerintah pusat.
"Kami minta jenis proyek dan aliran dananya harus transparan, jangan sampai dana dari pemerintah pusat sudah turun, tapi justru mengendap di bank-bank daerah, karena penyerapan anggaran pemerintah daerah yang lamban," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah pusat tahun ini menganggarkan Rp7,7 triliun untuk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan negara. Jumlah tersebut tersebar di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda).
Yerry Tawalujan mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Anggaran Rp7,7 triliun itu, nantinya tersebar di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
"Kami mengapresiasi niat luhur Presiden Jokowi yang ingin pemerataan pembangunan sampai ke desa dan daerah perbatasan, sehingga bukan hanya di kota dan daerah yang padat penduduk saja yang merasakan manfaat pembangunan, tapi sampai ke pelosok perbatasan dan daerah tertinggal," kata Yerry, Sabtu (17/6/2023).
Baca juga: Dianggarkan Rp7,7 Triliun, Mendagri Tegaskan Awasi Pembangunan Perbatasan
Untuk kelancaran program tersebut, Yerry Tawalujan putra asli Minahasa --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Utara itu-- meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi penggunaan dana triliunan tersebut.
"Kami juga minta pihak penegak hukum, khususnya KPK dan Kejaksaan untuk proaktif mengawal aliran dana pembangunan perbatasan tersebut agar tidak dikorupsi," tegas Yerry.
Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- mengimbau, pemerintah daerah untuk bergerak cepat menyerap anggaran tersebut dan benar-benar mengalokasikan untuk pembangunan daerah perbatasan sesuai dengan program pemerintah pusat.
"Kami minta jenis proyek dan aliran dananya harus transparan, jangan sampai dana dari pemerintah pusat sudah turun, tapi justru mengendap di bank-bank daerah, karena penyerapan anggaran pemerintah daerah yang lamban," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah pusat tahun ini menganggarkan Rp7,7 triliun untuk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan negara. Jumlah tersebut tersebar di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda).
(rca)
Lihat Juga :
