Yerry Tawalujan Respons Rp7,7 Triliun untuk Perbatasan: Jangan Sampai Hanya Mengendap di Bank
Sabtu, 17 Juni 2023 - 21:21 WIB
loading...
Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Yerry Tawalujan merespons pemerintah yang menganggarkan Rp7,7 triliun untuk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan negara. Foto/Dok MPI
A
A
A
JAKARTA - Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Yerry Tawalujan merespons pemerintah yang menganggarkan Rp7,7 triliun untuk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan negara. Adapun anggaran tersebut merupakan upaya nyata pemerintahan Joko Widodo ( Jokowi ) dalam pemerataan pembangunan di Indonesia.
Yerry Tawalujan mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Anggaran Rp7,7 triliun itu, nantinya tersebar di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
"Kami mengapresiasi niat luhur Presiden Jokowi yang ingin pemerataan pembangunan sampai ke desa dan daerah perbatasan, sehingga bukan hanya di kota dan daerah yang padat penduduk saja yang merasakan manfaat pembangunan, tapi sampai ke pelosok perbatasan dan daerah tertinggal," kata Yerry, Sabtu (17/6/2023).
Baca juga: Dianggarkan Rp7,7 Triliun, Mendagri Tegaskan Awasi Pembangunan Perbatasan
Untuk kelancaran program tersebut, Yerry Tawalujan putra asli Minahasa --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Utara itu-- meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi penggunaan dana triliunan tersebut.
Yerry Tawalujan mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Anggaran Rp7,7 triliun itu, nantinya tersebar di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
"Kami mengapresiasi niat luhur Presiden Jokowi yang ingin pemerataan pembangunan sampai ke desa dan daerah perbatasan, sehingga bukan hanya di kota dan daerah yang padat penduduk saja yang merasakan manfaat pembangunan, tapi sampai ke pelosok perbatasan dan daerah tertinggal," kata Yerry, Sabtu (17/6/2023).
Baca juga: Dianggarkan Rp7,7 Triliun, Mendagri Tegaskan Awasi Pembangunan Perbatasan
Untuk kelancaran program tersebut, Yerry Tawalujan putra asli Minahasa --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Utara itu-- meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi penggunaan dana triliunan tersebut.
Lihat Juga :
