Teken Nota Kesepahaman dengan Ombudsman, Menteri ATR/BPN: Tepiskan Ego Sektoral
Jum'at, 16 Juni 2023 - 09:07 WIB
loading...
A
A
A
"Yang bikin mahal ternyata ada calo. Maka saya luncurkan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) dan loket prioritas yang memberi karpet merah kepada masyarakat yang mengurus sendiri tanahnya," jelas Menteri ATR/BPN.
Ketua Ombudsman, Mokhamad Najih menyampaikan apresiasinya, terhadap kinerja Kementerian ATR/BPN yang kini menjadi semakin baik, karena berhasil menurunkan jumlah aduan masyarakat. Baginya, penurunan itu adalah konsekuensi dari perbaikan layanan yang dilakukan.
Mokhamad Najih menyatakan, ATR/BPN jauh membaik dalam peringkat pelayanan terhadap masyarakat. Tahun 2022 jumlah aduan masyarakat jauh menurun dibanding tahun sebelumnya.
"Ini tidak terlepas dari kerja keras Menteri ATR/BPN, bahkan saya dengar sekarang ATR/BPN punya mekanisme pengaduan masyarakat secara internal. Saya rasa ini yang menyebabkan jumlah aduan semakin menurun di tahun 2022," ungkap Najih.
Hadir dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut di antaranya Wakil Ketua Ombudsman, Bobby Hamzar Rafinus, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Plt Sekjen Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, sejumlah pimpinan tinggi madya dan staf khusus menteri dan para Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI dan daerah.
Ketua Ombudsman, Mokhamad Najih menyampaikan apresiasinya, terhadap kinerja Kementerian ATR/BPN yang kini menjadi semakin baik, karena berhasil menurunkan jumlah aduan masyarakat. Baginya, penurunan itu adalah konsekuensi dari perbaikan layanan yang dilakukan.
Mokhamad Najih menyatakan, ATR/BPN jauh membaik dalam peringkat pelayanan terhadap masyarakat. Tahun 2022 jumlah aduan masyarakat jauh menurun dibanding tahun sebelumnya.
"Ini tidak terlepas dari kerja keras Menteri ATR/BPN, bahkan saya dengar sekarang ATR/BPN punya mekanisme pengaduan masyarakat secara internal. Saya rasa ini yang menyebabkan jumlah aduan semakin menurun di tahun 2022," ungkap Najih.
Hadir dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut di antaranya Wakil Ketua Ombudsman, Bobby Hamzar Rafinus, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Plt Sekjen Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, sejumlah pimpinan tinggi madya dan staf khusus menteri dan para Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI dan daerah.
(maf)
Lihat Juga :
