KPU Diminta Jelaskan Temuan 52 Juta Data Pemilih Janggal
loading...
KPU diminta jelaskan dan perbaiki temuan 52 juta data aneh pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2024. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) diminta jelaskan dan perbaiki temuan 52 juta data aneh pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2024. Permintaan ini disampaikan oleh Perkumpulan warga negara untuk Pemilu Jurdil.
Dendi Susianto, selaku Juru Bicara Perkumpulan warga negara untuk Pemilu Jurdil, menyebut dari 205.768.061 DPS, sekitar 25,3 persen terdapat data aneh.
"Setelah meneliti data DPS kami menemukan 52.048.328 atau 25.3 persen data janggal. Data janggal tersebut yaitu pemilih berumur lebih dari 100 tahun," kata Dendi dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).
"Pemilih berumur kurang dari 12 tahun, pemilih memiliki identitas yang sama, pemilih memiliki RT 0, pemilih memiliki RW 0, pemilih memiliki RT dan RW 0," tambahnya.
Ia menegaskan, keanehan data itu harus cepat ditangani oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Sebab jika lambat ditangani, khawatir akan disalahgunakan oleh segelintir orang.
"Data aneh ini harus dibersihkan karena berpotensi keliru dan dapat dimanfaatkan orang tak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan," ucapnya.
Dendi menyayangkan, KPU tidak mengeluarkan data secara jelas sehingga menghambat hak warga negara untuk ikut memantau Pemilu 2024.
Ia berharap, KPU mau membuka data DPS secara transparan sehingga Pemilu 2024 dapat berjalan dengan jujur dan adil.
"Dengan data yang demikian minim informasi tersebut amat mustahil bagi orang normal dari kalangan warga negara, partai peserta Pemilu, maupun lembaga pemantau pemilu untuk ikut membantu KPU memverifikasi DPS sebagaimana yang diamanatkan UU Pemilu," jelas Dendi.
Dendi Susianto, selaku Juru Bicara Perkumpulan warga negara untuk Pemilu Jurdil, menyebut dari 205.768.061 DPS, sekitar 25,3 persen terdapat data aneh.
"Setelah meneliti data DPS kami menemukan 52.048.328 atau 25.3 persen data janggal. Data janggal tersebut yaitu pemilih berumur lebih dari 100 tahun," kata Dendi dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).
"Pemilih berumur kurang dari 12 tahun, pemilih memiliki identitas yang sama, pemilih memiliki RT 0, pemilih memiliki RW 0, pemilih memiliki RT dan RW 0," tambahnya.
Ia menegaskan, keanehan data itu harus cepat ditangani oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Sebab jika lambat ditangani, khawatir akan disalahgunakan oleh segelintir orang.
"Data aneh ini harus dibersihkan karena berpotensi keliru dan dapat dimanfaatkan orang tak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan," ucapnya.
Dendi menyayangkan, KPU tidak mengeluarkan data secara jelas sehingga menghambat hak warga negara untuk ikut memantau Pemilu 2024.
Ia berharap, KPU mau membuka data DPS secara transparan sehingga Pemilu 2024 dapat berjalan dengan jujur dan adil.
"Dengan data yang demikian minim informasi tersebut amat mustahil bagi orang normal dari kalangan warga negara, partai peserta Pemilu, maupun lembaga pemantau pemilu untuk ikut membantu KPU memverifikasi DPS sebagaimana yang diamanatkan UU Pemilu," jelas Dendi.
Lihat Juga :
