Menimbang Resolusi Konflik Rusia-Ukraina ala Prabowo

baca juga: Proposal Perundingan Prabowo Dinilai Langkah Maju Diplomasi RI Tengahi Konflik Ukraina-Rusia

Prabowo lebih jauh mempertanyakan pandangan yang menganggap usulan demiliterisasi zone sebagai pilihan tidak rasional. Padahal, zona zone pernah diberlakukan dengan Korea, Vietnam, dan Sinai. Pun penempatan pasukan PBB juga telah banyak ditempatkan untuk menengahi berbagai konflik bukan hanya di Eropa, tapi juga di Timur Tengah dan Afrika.

’’Yang saya usulkan adalah bagaimana menyelesaikan konflik, dengan menghormati PBB, itu saja. Saya tidak membangkilkan pihak yang diagresi dan yang mengagresi. Please pahami kami yang merupakan bagian dunia yang berkali-kali diagresi. Itu jawaban kami,’’ demikian kata Prabowo.

Bila merujuk pada catatan sejarah sejak berdirinya PBB, resolusi konflik seperti disampaikan Prabowo, dalam hal ini menggunakan instrumen zona demiliterisasi dan pengiriman pasukan perdamaian PBB untuk menengahi konflik telah diaplikasikan dalam banyak resolusi konflik di berbagai belahan dunia, dalam ini seperti disebutkan Prabowo di Sinai, Vietnam, dan Korea.

Di Semenanjung Korea bahkan konsep tersebut hingga kini masih berlangsung, untuk menyangga dan membelah secara fisik dua negara bersaudara, yakni Korea Selatan dan Korea Utara, agar tidak terjadi benturan fisik (perang) secara langsung. Zona demiliterisasi di kawasan ini membelah hampir separuh semenanjung Korea atau sepanjang 248 km dan selebar hampir 4 kilometer.

baca juga: Gubernur Lemhannas Sebut Usulan Prabowo Terkait Rusia-Ukraina untuk Solusi Damai

Instrumen pasukan penjaga perdamaian PBB dalam sejarah konflik-konflik dunia telah mengambil peranan penting. Memang tak selamanya tidak berhasil seperti dalam meredam perang di Yugoslavia dan Rwanda, selama selama 75 tahun pasukan penjaga perdamaian PBB -dengan 2 juta personel yang dilibatkan- telah banyak membantu negara-negara berkonflik memulihkan keamanan dunia melalui 55 misi perdamaian, di antara kisah suksesnya berada di Liberia dan Kambodja. Hingga saat ini masih berlangsung 16 misi perdamaian, sebagian besar berada di benua hitam, Afrika.

Indonesia, dalam hal ini TNI, memiliki jejak panjang dalam pasukan perdamaian dunia PBB. Partisipasi aktif telah dilakukan sejak 1957 melalui misi yang disebut Kontingen Garuda. Dalam catatan sejarah, aktivitas Kontingen Garuda telah berlangsung di Kongo (1961- 1963), Vietnam (1973-1975, Irak (1989), Namibia (1989), Kuwait (1992), Kamboja (1993), Somalia (1993), Bosnia (1993-1996), Macedonia (1997), Slovania (1997), Kroasia (1995), Reblaka (1997), Mozambik (1994), Filipina (1999), Tajikistan (1998), Sierra Leone (1999), Nepal (2007), Darfur (2007).

Partisipasi Kontingen Garuda masih terus berlangsung hingga saat ini. Ribuan personel TNI dan Polri masih bertugas di enam misi perdamaian PBB, yaitu Haiti, Kongo, Sudan, Lebanon, Liberia, dan Sudan Selatan. Secara keseluruhan Indonesia telah menyumbangkan sekitar puluhan ribu personel dalam 15 misi perdamaian PBB. Dalam berbagai misi yang dijalankan, Kontingen Garuda tak jarang menorehkan tinta emas karena kesungguhan dan prestasi yang diraihnya. Bahkan Mayjen TNI Imam Edy Mulyono dipercaya Sekjen PBB sebagai Head of Mission/Force Commander dalam misi perdamaian MINURSO di Sahara Barat pada Agustus 2013.

Selain dua usulan realistis tersebut -zona demiliterisasi dan pengerahan pasukan perdamaian PBB-, proposal Prabowo sebenarnya diarahkan mengingatkan dan mendorong PBB agar turun tangan dan mengambil peran lebih aktif untuk mewujudkan perdamaian Rusia-Ukraina. Fakta yang terlihat sejauh ini lembaga bangsa-bangsa tersebut seolah diam saja, karena tersandera kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam konflik Rusia-Ukraina. Padahal tujuan PBB didirikan di antaranya untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.