Proposal Perundingan Prabowo Dinilai Langkah Maju Diplomasi RI Tengahi Konflik Ukraina-Rusia

JAKARTA - Ide resolusi damai dari konflik Rusia dan Ukraina yang dicetuskan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto merupakan langkah maju dalam diplomasi Indonesia guna mengakhiri konflik kekerasan tersebut meski Ukraina menolaknya.

"Tawaran ide yang diungkapkan Prabowo merupakan hal konkret. Itu merupakan langkah maju dalam diplomasi Indonesia," kata Dosen Universitas Paramadina, Anton Aliabbas di Jakarta, Senin (5/6/2023).

Menurut Anton, pernyataan Prabowo terkait ide perdamaian yang disampaikan dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura tidak berlebihan. Proposal yang digagas Prabowo sudah jelas dan dapat diukur dengan mudah.



"Gagasan Prabowo soal zona demiliterisasi, keterlibatan PBB, dan referendum bukan hal yang mengawang-awang tapi jelas dan terukur," ujar Anton.

Dirinya berpendapat adanya proposal tersebut dapat mengindikasikan Indonesia sudah siap untuk menjadi mediator konflik tersebut. Dan pilihan yang diinginkan Indonesia adalah mediator yang ikut aktif mendorong tawaran agenda perundingan. Sebagai contoh, ide melibatkan PBB dan membentuk zona demiliterisasi, misalnya, memperlihatkan Indonesia sudah memiliki bayangan kasar terkait model gencatan senjata yang harus dilakukan.

"Jika tidak ada gencatan senjata tentu saja perundingan akan sulit berjalan. Dan keinginan melibatkan PBB juga menunjukkan keinginan Indonesia untuk memperkuat posisi PBB dalam konflik ini. Sebab, beberapa pandangan ada yang menyebutkan PBB seakan tidak berdaya dalam menghadapi Rusia. Dan kali ini, dalam menjaga perdamaian, PBB ingin ditempatkan dalam posisi yang cukup sentral," tandas Anton.

Terkait ide referendum, Anton menjelaskan Rusia sejak awal telah mengungkapkan adanya narasi ketidakpuasan sebagian publik Ukraina terhadap pemerintahan Volodymyr Zelensky. Namun, pemerintah Kiev berdalih ini hanya akal-akalan Presiden Putin untuk mengambil wilayah Ukraina. Meski demikian, penolakan yang dilakukan Ukraina melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko terkait ide referendum adalah hal biasa. Sebaliknya, respon tersebut merupakan indikasi Ukraina sejatinya menunggu ide tawaran agenda konkret dalam perundingan.



"Yang namanya konflik pasti menunjukkan adanya sengketa ataupun perbedaan. Dan jika ingin mewujudkan perdamaian ya semua perbedaan harus diselesaikan termasuk soal narasi ketidakpuasan ini. Perundingan kelak juga tentu harus mencari alternatif terbaik untuk mengakhiri perbedaan klaim narasi ketidakpuasan publik versus nihil sengketa wilayah," urai Anton.