Tantangan Pilkada Melahirkan Negarawan

Meski saat ini semua pihak sedang fokus pada pandemi Covid-19, perlu dicatat bahwa ruh dari kesuksesan Pilkada adalah terpilihnya sosok-sosk yang memilki kapasitas dan integritas untuk kemudian diuji untuk merebut kursi kepemimpinan daerah. Terlepas dari pro dan kontra dari pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi, masyarakat harus terlibat total dalam menentukan siapa saja para calon yang akhirnya diusung oleh masing-masing partai politik.

Di luar kemunculan calon perseorangan di banyak daerah, kecenderungan penguasaan partai politik dalam memilih kandidat harus diubah. Masyarakat harus dilibatkan saat melakukan screening untuk menentukan para calon yang akan bertarung merebut kursi kepemimpinan daerahnya. Partai politik juga tidak boleh mengabaikan suara dan kehendak publik.

Partai politik harus melibatkan simpul-simpul masyarakat di bawah untuk diajak bicara dalam menentukan sosok yang tepat untuk diusung sebagai kandidat. Dengan proses politik yang minim hegemoni kekuasaan parpol, maka kandidat yang ditawarkan akan benar-benar mewakili politik substantif (kepentingan publik) yang menjamin masa depan di setiap daerah.

Jika proses politik pra Pilkada memfasilitasi peran masyarakat, maka kekhawatiran tentang kemunculan calon tanpa memiliki kapasitas dan integritas akan minim terjadi. Termasuk munculnya kandidat yang didasari kedekatan politik praktis juga akan dapat dihindari.

Isu politik dinasti, kandidat yang hanya bermodal uang dan isu-isu yang menggejala dan merusak substansi dari demokrasi bisa dihilangkan. Cara dan pola pikir politik semacam ini harus dimulai, mengedepankan calon berkualitas demi menciptakan suatu proses politik yang mewakili kepentingan masyarakat adalah keniscayaan.

Pilkada Melahirkan Negarawan

Tujuan lahirnya Pilkada sejatinya adalah proses ujian bagi seluruh elemen bangsa untuk memilih secara terbuka pemimpin yang dapat melanjutkan perjuangan dan nilai luhur para pendiri bangsa.

Pilkada adalah instrumen politik untuk menguji seberapa arif masyarakat dalam berkompetisi, menerima kemenangan sekaligus kekalahan yang bermuara pada persatuan sebagai sebuah bangsa. Perebutan kekuasaan di 270 daerah nanti harus menjadi ajang kematangan politik bagi seluruh anak bangsa. Pertarungan memberikan hikmah bagi kedewasaan politik masyarakat. Kegigihan dalam menjual visi dan gagasan pembangunan daerah harus menjadi perilaku calon, partai dan juga masyarakat. Pilkada tanpa kebohongan dan citra politik semata menjadi tradisi politik seperti apa yang telah dilakukan oleh negarawan terdahulu.

Jika dulu Soekarno, Hatta, Ahmad Soebarjo, KH Ahmad Dahlan, Wahid Hasyim, Soekarni, BM Diah dan para pejuang proklamasi menyatukan pikiran dan persatuan untuk memproklamasikan kemerdekaan, maka saat ini para pewaris kemerdekaan dituntut untuk menjaga dan menjalankan konstitusi dengan penuh tanggung jawab.

Kontrol Publik