Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Angka Pekerja Migran Indonesia Dituding Fiktif, Kepala BP2MI Siap Adu Data
loading...
Kepala BP2MI Benny Rhamdani siap adu data terkait pekerja migran Indonesia (PMI). Benny menegaskan, data yang dimiliki BP2MI bisa dipertanggungjawabkan. Foto: SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani siap adu data terkait pekerja migran Indonesia (PMI) . Benny menegaskan, data yang dimiliki BP2MI akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Saya ingin meluruskan ketika kami menyebutkan 1.900 PMI yang meninggal, kemudian 94 ribu yang dideportasi, dan 3.000 lebih yang sakit, itu dianggap seolah-olah hanya gimmick. Enggak, itu data akurat," ujar Benny kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/6/2023).
Hal ini disampaikan Benny menanggapi tudingan yang menyebut data pekerja migran Indonesia yang dideportasi atau meninggal, fiktif alias tidak akurat.
"Jadi gini, kalau hari ini kami menerima, misalnya ada 50 yang dideportasi, 50 itu bukan angka kami, 50 itu kami terima brifek. Itu dikeluarkan oleh event di luar negeri. Brifek itu kalau TPPO (tindak pidana perdagangan orang) tidak dikeluarkan kepada BP2MI saja," katanya.
Dia menjelaskan, data brifek yang dikirim dari luar negeri tidak hanya diterima BP2MI, tetapi semua lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Polri, dan Kementerian Sosial (Kemensos).
Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani (Hanura) itu mengatakan, dalam brifek itu dijelaskan berapa jumlah PMI yang dideportasi akan dipulangkan dari luar negeri.
"Kemenaker dikirimkan, Polri Mabes dikirimkan karena TPPO. Kementerian Sosial juga, nama-nama itu disebut dalam brifek bahwa bakal ada pemulangan melalui pesawat apa dan jam berapa dan akan tiba pukul berapa jadi datanya terverifikasi," tuturnya.
Oleh karena itu, Benny menyatakan siap mempertanggungjawabkan data PMI yang dikantongi BP2MI. Benny lantas memperlihatkan statistik data tersebut.
"Ini kan lucu, data kita dianggap tidak benar. Di statistik kita ini semuanya dijelaskan, perubahan dan perkembangannya setiap hari," ucapnya.
"Ini lucu karena ada salah satu LSM Migran Watch ngomong seakan-akan angka kami tidak bisa dipertanggungjawabkan atau fiktif. Mereka ini tidak tahu kerja kita, jadi asal nyebut," pungkasnya.
"Saya ingin meluruskan ketika kami menyebutkan 1.900 PMI yang meninggal, kemudian 94 ribu yang dideportasi, dan 3.000 lebih yang sakit, itu dianggap seolah-olah hanya gimmick. Enggak, itu data akurat," ujar Benny kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/6/2023).
Hal ini disampaikan Benny menanggapi tudingan yang menyebut data pekerja migran Indonesia yang dideportasi atau meninggal, fiktif alias tidak akurat.
"Jadi gini, kalau hari ini kami menerima, misalnya ada 50 yang dideportasi, 50 itu bukan angka kami, 50 itu kami terima brifek. Itu dikeluarkan oleh event di luar negeri. Brifek itu kalau TPPO (tindak pidana perdagangan orang) tidak dikeluarkan kepada BP2MI saja," katanya.
Dia menjelaskan, data brifek yang dikirim dari luar negeri tidak hanya diterima BP2MI, tetapi semua lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Polri, dan Kementerian Sosial (Kemensos).
Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani (Hanura) itu mengatakan, dalam brifek itu dijelaskan berapa jumlah PMI yang dideportasi akan dipulangkan dari luar negeri.
"Kemenaker dikirimkan, Polri Mabes dikirimkan karena TPPO. Kementerian Sosial juga, nama-nama itu disebut dalam brifek bahwa bakal ada pemulangan melalui pesawat apa dan jam berapa dan akan tiba pukul berapa jadi datanya terverifikasi," tuturnya.
Oleh karena itu, Benny menyatakan siap mempertanggungjawabkan data PMI yang dikantongi BP2MI. Benny lantas memperlihatkan statistik data tersebut.
"Ini kan lucu, data kita dianggap tidak benar. Di statistik kita ini semuanya dijelaskan, perubahan dan perkembangannya setiap hari," ucapnya.
"Ini lucu karena ada salah satu LSM Migran Watch ngomong seakan-akan angka kami tidak bisa dipertanggungjawabkan atau fiktif. Mereka ini tidak tahu kerja kita, jadi asal nyebut," pungkasnya.
(thm)
Explore More