PKB Dorong Pemerintah Lakukan Langkah Kongkret Atasi Perubahan Iklim
loading...
Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Industri Hijau, Kelabukan Iklim? digelar di Ruang Fraksi PKB DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (7/6/2023). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Dampak perubahan iklim kian terasa mengancam kehidupan manusia. Pemerintah diminta melakukan langkah kongkret bersama komunitas internasional dalam mengurangi berbagai ancaman bencana alam akibat climate change.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKB Ratna Juwita Sari dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Industri Hijau, Kelabukan Iklim?” di Ruang Fraksi PKB DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (7/6/2023).
Menurutnya, saat ini dampak perubahan iklim telah memicu banyak bencana alam, baik berupa bencana hidrometerologi, peningkatan suhu udara, hingga kekeringan dalam jangka panjang. Saat ini pun iklim sulit ditebak sehingga mengganggu masa tanam para petani maupun waktu melaut para nelayan.
Baca juga: BEM Nusantara: Perubahan Iklim Harus Jadi Isu Strategis Calon Pemimpin RI
"Peningkatan suhu udara hingga 0,95 derajat dalam waktu lima tahun terakhir dan diprediksi akan meningkat hingga 1,5 derajat dalam waktu dekat juga akan memberikan dampak luar biasa jika tidak diantisipasi dengan baik," kata Ratna.
Dia menilai saat ini dibutuhkan langkah-langkah luar biasa agar pembangunan global selaras dengan kelestarian lingkungan. Menurutnya, saat ini demokrasi yang dikembangkan di banyak negara masih berkutat pada kepentingan-kepentingan jangka pendek.
Padahal, harusnya demokrasi yang ada sudah berorientasi pada keberlanjutan seiring kian tingginya ancaman kerusakan pada bumi. "Sebagai green party, PKB mendorong jika demokrasi saat ini harus berparadigma bio-demokrasi yang menggunakan semua resources negara untuk melestarikan alam. Dalam praktiknya semua pembangunan harus berorientasi pada isu kesinambungan atau industri hijau," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Ratna juga menyoroti kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran besar bagi subsidi pembelian kendaraan motor listrik berbasis baterai. Kebijakan ini memicu banyak pertanyaan publik terkait efektivitasnya dalam menurunkan emisi hingga ketepatan sasaran penerima subsidi.
"Apakah tidak lebih baik anggaran besar itu dialokasikan untuk menata hulunya dulu yaitu transformasi power plan di Indonesia yang masih berbasis fosil fuel atau juga meng upgrade transportasi publik di berbagai kota besar di Indonesia, sehingga menurunkan probabilitas penggunaan kendaraan pribadi sehingga mengurangi polusi dan kemacetan," ungkapnya.
Selain Ratna, hadir sebagai narasumber FGD ini akademisi Universitas Indonesia Mahawan Karuniasa, Sesdirjen ILMATE Kementerian Perindustrian Yan Sibarang Tandiele, dan EV Bussiness Devolopment Specialist Pertamina Power Indonesia Adriel Simorangkir. Selain itu hadir juga, Senior Bussines Advisor CEO at Moores Rowland Indonesia James Kallman dan Direktur Eksekutif Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listri Anugraha Dezmercoledi.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKB Ratna Juwita Sari dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Industri Hijau, Kelabukan Iklim?” di Ruang Fraksi PKB DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (7/6/2023).
Menurutnya, saat ini dampak perubahan iklim telah memicu banyak bencana alam, baik berupa bencana hidrometerologi, peningkatan suhu udara, hingga kekeringan dalam jangka panjang. Saat ini pun iklim sulit ditebak sehingga mengganggu masa tanam para petani maupun waktu melaut para nelayan.
Baca juga: BEM Nusantara: Perubahan Iklim Harus Jadi Isu Strategis Calon Pemimpin RI
"Peningkatan suhu udara hingga 0,95 derajat dalam waktu lima tahun terakhir dan diprediksi akan meningkat hingga 1,5 derajat dalam waktu dekat juga akan memberikan dampak luar biasa jika tidak diantisipasi dengan baik," kata Ratna.
Dia menilai saat ini dibutuhkan langkah-langkah luar biasa agar pembangunan global selaras dengan kelestarian lingkungan. Menurutnya, saat ini demokrasi yang dikembangkan di banyak negara masih berkutat pada kepentingan-kepentingan jangka pendek.
Padahal, harusnya demokrasi yang ada sudah berorientasi pada keberlanjutan seiring kian tingginya ancaman kerusakan pada bumi. "Sebagai green party, PKB mendorong jika demokrasi saat ini harus berparadigma bio-demokrasi yang menggunakan semua resources negara untuk melestarikan alam. Dalam praktiknya semua pembangunan harus berorientasi pada isu kesinambungan atau industri hijau," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Ratna juga menyoroti kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran besar bagi subsidi pembelian kendaraan motor listrik berbasis baterai. Kebijakan ini memicu banyak pertanyaan publik terkait efektivitasnya dalam menurunkan emisi hingga ketepatan sasaran penerima subsidi.
"Apakah tidak lebih baik anggaran besar itu dialokasikan untuk menata hulunya dulu yaitu transformasi power plan di Indonesia yang masih berbasis fosil fuel atau juga meng upgrade transportasi publik di berbagai kota besar di Indonesia, sehingga menurunkan probabilitas penggunaan kendaraan pribadi sehingga mengurangi polusi dan kemacetan," ungkapnya.
Selain Ratna, hadir sebagai narasumber FGD ini akademisi Universitas Indonesia Mahawan Karuniasa, Sesdirjen ILMATE Kementerian Perindustrian Yan Sibarang Tandiele, dan EV Bussiness Devolopment Specialist Pertamina Power Indonesia Adriel Simorangkir. Selain itu hadir juga, Senior Bussines Advisor CEO at Moores Rowland Indonesia James Kallman dan Direktur Eksekutif Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listri Anugraha Dezmercoledi.
(rca)
Lihat Juga :
