DPR Setujui Penambahan Anggaran BP2MI Rp408 Miliar di 2024
Rabu, 07 Juni 2023 - 17:17 WIB
loading...
A
A
A
Kepala BP2MI Benny Ramdhani bersyukur atas keputusan Komisi IX DPR itu. "Penambahan anggaran yang kami ajukan tidak terlalu banyak hanya Rp450 miliar dari Rp320 miliar anggaran kita saat ini, sehingga totalnya Rp750 miliar. Alhamdulillah telah disetujui semua fraksi pada saat rapat tadi," kata Benny usai RDP bersama Komisi IX DPR.
Kata Benny, penambahan anggaran itu untuk menjalankan program BP2MI untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) dan pelayanan. Dia menuturkan, sejauh ini lembaga yang dia pimpinnya terkendala dalam menjalan program karena kekurangan anggaran.
"Kita ini mau serius negara dalam memberikan perlindungan dan pelayan kepada PMI, yang kita tangani saat sekarang ini sangat besar," ujar Wakil Ketua Umum Partai Hanura ini.
"Bayangkan hanya membawa mereka dari pelabuhan, bandara yang sakit meninggal, ambulan aja kita sewa, kita tidak punya ambulan sendiri untuk membawa PMI yang meninggal atau sakit, kemudian perlindungan kepada PMI,” sambung Benny.
Dia menegaskan bahwa para pekerja migran Indonesia wajib mendapatkan perlindungan ekonomi, sosial, dan hukum. “Dilindungi sebelum dia berangkat ke luar negeri sampai tiba lagi di Indonesia, tapi kendala kita soal anggaran yang tidak cukup," katanya.
Kata Benny, penambahan anggaran itu untuk menjalankan program BP2MI untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) dan pelayanan. Dia menuturkan, sejauh ini lembaga yang dia pimpinnya terkendala dalam menjalan program karena kekurangan anggaran.
"Kita ini mau serius negara dalam memberikan perlindungan dan pelayan kepada PMI, yang kita tangani saat sekarang ini sangat besar," ujar Wakil Ketua Umum Partai Hanura ini.
"Bayangkan hanya membawa mereka dari pelabuhan, bandara yang sakit meninggal, ambulan aja kita sewa, kita tidak punya ambulan sendiri untuk membawa PMI yang meninggal atau sakit, kemudian perlindungan kepada PMI,” sambung Benny.
Dia menegaskan bahwa para pekerja migran Indonesia wajib mendapatkan perlindungan ekonomi, sosial, dan hukum. “Dilindungi sebelum dia berangkat ke luar negeri sampai tiba lagi di Indonesia, tapi kendala kita soal anggaran yang tidak cukup," katanya.
Lihat Juga :
