Hadi Poernomo Nilai Integrasi NIK dan NPWP Belum Optimal
Sabtu, 03 Juni 2023 - 15:12 WIB
loading...
A
A
A
Menurut dia, kebijakan perpajakan yang sebenarnya adalah lebih luas dari sekadar mengganti NPWP menjadi NIK atau menggunakan NIK sebagai NPWP. UU mengamanatkan untuk mewujudkan Single Identity Number tujuannya untuk membangun sistem perpajakan yang lebih baik untuk menjamin kemandirian fiskal.
Bukan hanya agar negara ini eksis, tapi juga bisa tumbuh berkembang dan jauh lebih hebat. "Karena pajak adalah darah negara," kata Haula.
Kata dia, saat ini berbagai negara sudah mengarah pada kebijakan bank data perpajakan atau Single Identity Number (SIN). Sebagai contoh, India sedang membangun SIN dengan jargon: one nation one number.
Menurut Haula, pajak adalah sumber penerimaan paling murah, paling aman, dan paling berkesinambungan. Nah, SIN ini bisa jadi instrumen admistrasi untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Harapannya pajak bisa mendorong mobilitas vertikal.
"Ruh dari SIN ini bagaimana membuat transformasi sosial, sehingga masyarakat golongan bawah naik ke tengah, lalu golongan menengah naik ke atas. Sementara yang atas tidak memegang semua sendiri tapi dibagikan," paparnya.
Haula mengatakan, SIN adalah langkah untuk membangun arsitektur administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan ini kunci keberhasilan perpajakan. Karena, menurut dia, kebijakan perpajakan yang baik jika tidak didukung dengan administrasi perpajakan yang baik akan menyebabkan masalah.
"Isu kebijakan ini bukan dalam aspek yang teknis. Tapi aspek yang lebih substantif yaitu bagaimana pajak menjadi darah negara yang membuat negara bisa hidup, sehat, untuk memakmurkan rakyat adil dan merata," tuturnya.
Haula optimistis SIN ini bisa terwujud jika ada ada political will yang kuat. Kata dia, tantangan 2024 akan lebih berat, visi Indonesia emas ini tak bisa terwujud tanpa punya kemandirian fiskal.
"SIN bukan hanya sekadar reformasi administrasi tapi transformasi administrasi untuk mewujudkan kemandirian fiskal itu," tutupnya.
Bukan hanya agar negara ini eksis, tapi juga bisa tumbuh berkembang dan jauh lebih hebat. "Karena pajak adalah darah negara," kata Haula.
Kata dia, saat ini berbagai negara sudah mengarah pada kebijakan bank data perpajakan atau Single Identity Number (SIN). Sebagai contoh, India sedang membangun SIN dengan jargon: one nation one number.
Menurut Haula, pajak adalah sumber penerimaan paling murah, paling aman, dan paling berkesinambungan. Nah, SIN ini bisa jadi instrumen admistrasi untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Harapannya pajak bisa mendorong mobilitas vertikal.
"Ruh dari SIN ini bagaimana membuat transformasi sosial, sehingga masyarakat golongan bawah naik ke tengah, lalu golongan menengah naik ke atas. Sementara yang atas tidak memegang semua sendiri tapi dibagikan," paparnya.
Haula mengatakan, SIN adalah langkah untuk membangun arsitektur administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan ini kunci keberhasilan perpajakan. Karena, menurut dia, kebijakan perpajakan yang baik jika tidak didukung dengan administrasi perpajakan yang baik akan menyebabkan masalah.
"Isu kebijakan ini bukan dalam aspek yang teknis. Tapi aspek yang lebih substantif yaitu bagaimana pajak menjadi darah negara yang membuat negara bisa hidup, sehat, untuk memakmurkan rakyat adil dan merata," tuturnya.
Haula optimistis SIN ini bisa terwujud jika ada ada political will yang kuat. Kata dia, tantangan 2024 akan lebih berat, visi Indonesia emas ini tak bisa terwujud tanpa punya kemandirian fiskal.
"SIN bukan hanya sekadar reformasi administrasi tapi transformasi administrasi untuk mewujudkan kemandirian fiskal itu," tutupnya.
(abd)
Lihat Juga :
