5 Dampak Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 Versi Pangi Syarwi

Pangi menilai hal tersebut dapat menghambat perkembangan demokrasi dan mencegah perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah dan dinamis.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa cawe-cawe Presiden Jokowi tetap menyimpan masalah, ada potensi abuse of power, karena presiden masih punya kendali total terhadap infrastruktur dan suprastruktur Pemilu 2024.

Sedangkan cara menghentikan itu semua, kata dia, presiden harus netral dan cuti. Bagaimanapun, ujar dia, Indonesia masih membutuhkan kekuasaan presiden dan negara yang netral.

"Sebab sistem pemilu kita masih lemah, yang bisa berpotensi tergelincir pada pemilu partisan. Terus terang kita ingin trayek pemilu yang adil, terbuka dan demokratis," jelasnya.

Dosen UIN Jakarta ini menambahkan, presiden cawe-cawe menurunkan wibawa dan citranya menjadi politisi makelar. Seharusnya, kata Pangi, presiden menjadi negarawan yang berpikir keras dan fokus menjaga pemilu berjalan sukses, setara, dan bermartabat.

“Presiden bilang akan cawe-cawe untuk kepentingan nasional bukan kepentingan pribadi, justru kalau presiden tidak cawe-cawe akan jauh lebih baik untuk kepentingan bangsa, agar tidak terjadi chaos politik yang berujung kebuntuan,” ungkapnya.

Sebaliknya, sambung Pangi, presiden yang mendikte dan mengorkestrasi pilpres akan menjadi presiden partisan, menurunkan levelnya menjadi milik kelompok dan golongan tertentu. Dia mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan proses yang terbuka, adil, dan transparan.

Lebih lanjut dia mengatakan, partisipasi langsung presiden dalam menentukan calon penerusnya juga dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap proses politik yang lebih luas.

“Penting untuk diingat bahwa setiap keputusan yang diambil haruslah didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi berkeadilan dan terbuka," pungkasnya.