Berantas Perdagangan Orang, Kapolri: Kita Akan Tindak Tegas Siapa Pun yang Terlibat
loading...
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang ( TPPO ). Sigit segera mengambil langkah sebagai pelaksana harian Satgas TPPO.
"Saya kira ini segera kita tindak lanjuti segera mengambil langkah-langkah penegakan hukum dan tentunya mapping saat ini sedang kita laksanakan dan dalam waktu dekat kita akan segera mengambil langkah," kata Sigit saat ditemui di Pusat Misi Internasional Polri, Serpong Utara, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (31/5/2023).
Sigit menyatakan, pihaknya komitmen memberantas TPPO. Dirinya menegaskan tak segan akan mengambil langkah tegas terhadap mereka yang terlibat TPPO.
"Kita akan tindak tegas siapa pun yang terlibat di dalamnya. Tentunya saat ini tim sedang mempersiapkan diri untuk mulai bekerja," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi akan merestrukturisasi Satgas TPPO. Ia memerintahkan TNI, Polri, dan kementerian/lembaga terkait untuk membuat langkah cepat dalam menindak perdagangan orang.
"Oleh sebab itu, Presiden menyatakan melakukan restrukturisasi Satgas Tim Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa kepolisian negara TNI dan aparat pemerintah yang lain itu bertindak tepat dan hadir untuk ini," kata Menko Polhukam Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Mahfud menjelaskan, banyak ditemukan kasus TPPO yakni warga Indonesia yang dikirim ke luar negeri menjadi budak bahkan dianiaya atau terlibat kejahatan. Hal tersebut dikarenakan masih adanya pengiriman tenaga kerja yang ilegal.
"Tadi Pak Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) melapor kepada presiden pada satu tahun saja mayat yang pulang karena TPPO mencapai 1.900 orang lebih. Khusus di NTT, sejak Januari sampai Mei khusus di NTT saja sudah mencapai 55 orang mayat pulang karena perdagangan orang," kata Mahfud.
"Saya kira ini segera kita tindak lanjuti segera mengambil langkah-langkah penegakan hukum dan tentunya mapping saat ini sedang kita laksanakan dan dalam waktu dekat kita akan segera mengambil langkah," kata Sigit saat ditemui di Pusat Misi Internasional Polri, Serpong Utara, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (31/5/2023).
Sigit menyatakan, pihaknya komitmen memberantas TPPO. Dirinya menegaskan tak segan akan mengambil langkah tegas terhadap mereka yang terlibat TPPO.
"Kita akan tindak tegas siapa pun yang terlibat di dalamnya. Tentunya saat ini tim sedang mempersiapkan diri untuk mulai bekerja," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi akan merestrukturisasi Satgas TPPO. Ia memerintahkan TNI, Polri, dan kementerian/lembaga terkait untuk membuat langkah cepat dalam menindak perdagangan orang.
"Oleh sebab itu, Presiden menyatakan melakukan restrukturisasi Satgas Tim Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa kepolisian negara TNI dan aparat pemerintah yang lain itu bertindak tepat dan hadir untuk ini," kata Menko Polhukam Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Mahfud menjelaskan, banyak ditemukan kasus TPPO yakni warga Indonesia yang dikirim ke luar negeri menjadi budak bahkan dianiaya atau terlibat kejahatan. Hal tersebut dikarenakan masih adanya pengiriman tenaga kerja yang ilegal.
"Tadi Pak Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) melapor kepada presiden pada satu tahun saja mayat yang pulang karena TPPO mencapai 1.900 orang lebih. Khusus di NTT, sejak Januari sampai Mei khusus di NTT saja sudah mencapai 55 orang mayat pulang karena perdagangan orang," kata Mahfud.
(rca)
Explore More