KPK Jebloskan Mantan Bupati Pemalang Mukti Agung ke Lapas Semarang

Rabu, 31 Mei 2023 - 11:28 WIB
loading...
KPK Jebloskan Mantan Bupati Pemalang Mukti Agung ke Lapas Semarang
Terdakwa Bupati Pemalang nonaktif Mukti Agung Wibowo berjalan menuju ruangan untuk menjalani sidang lanjutan secara daring di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (30/1/2023). FOTO/ALDHI CHANDRA
A A A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menjebloskan mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang. Eksekusi itu dilakukan setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Mukti Agung Wibowo dieksekusi bersama orang kepercayaannya yang juga Komisaris PT Aneka Usaha, Adi Jumal Widodo (AJW). Keduanya telah dinyatakan bersalah atas perkara suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang.

"Keduanya akan menjalani pidana penjara di Lapas Kelas I Semarang," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (31/5/2023).



Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Mukti Agung Wibowo dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan (6,5 tahun). Ia juga dikenakan denda Rp300 juta disertai kewajiban membayar uang pengganti Rp4,9 miliar.

Sedangkan terpidana Adi Jumal juga dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dikurangi lamanya masa penahanan dengan pidana denda Rp300 juta dan membayar uang pengganti Rp1 miliar.

Mukti terbukti menerima uang suap sekira Rp4 miliar melalui orang kepercayaannya, Adi Jumal Widodo. Uang tersebut berasal dari sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pemalang dan pihak lain terkait pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP).



Adapun, sejumlah ASN yang memberikan suap untuk mendapatkan jabatan di Pemalang tersebut adalah Slamet Masduki; Sugiyanto; Yanuarius Nitbani; serta M Saleh. Uang suap dikumpulkan melalui Adi Jumal.

Besaran uang yang dipatok untuk setiap posisi jabatan bervariasi disesuaikan level jenjang dan eselon dengan nilai berkisar antara Rp60 juta hingga Rp350 juta. Tak hanya itu, Mukti juga telah menerima uang dari pihak swasta sebesar Rp2,1 miliar yang bertentangan dengan jabatannya.
(abd)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1600 seconds (0.1#10.140)