Bicara Keberlanjutan Pembangunan, Jokowi: Demi Negara Saya Harus Cawe-cawe

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan turun tangan langsung atau cawe-cawe demi keberlanjutan pembangunan di Indonesia ke depan. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat bertemu para pemimpin redaksi (Pemred) media dan konten kreator di Istana Kepresidenan, Senin (29/5/2023).

"Sebagai kepala negara beliau berhak untuk dalam tanda kutip cawe-cawe. Kenapa karena untuk memastikan kalau program-program yang sudah berjalan saat ini itu akan bisa berlanjut," kata Direktur Pemberitaan MNC Group Prabu Revolusi yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Prabu menjelaskan, dengan adanya cawe-cawe yang dilakukan, maka Presiden dapat ikut mengawal kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih yang telah dilakukan pada masa kepemimpinannya.

"Jadi memang sebagai kepala negara beliau (Jokowi) enggak boleh diam, justru harus cawe-cawe. Ini menjawab kritikan bahwa mestinya sebagai Presiden itu beliau gaboleh cawe-cawe. Jokowi pun menjawab pentingnya cawe-cawe untuk kepentingan negara," ucap Prabu menirukan perkataan Presiden Jokowi.



Presiden kata Prabu, berkepentingan untuk memastikan agar kepemimpinan nasional itu tidak kembali lagi ke titik awal dengan adanya pimpinan yang baru. Justru dengan adanya cawe-cawe, lanjut Prabu, Presiden dapat memastikan bahwa pembangunan tetap dilanjutkan untuk masa depan Indonesia.

"Jadi untuk itulah Presiden harus cawe-cawe karena untuk menjaga pembangunan ke depan secara berlanjut," ungkap Prabu.

Selain itu Prabu mengatakan, cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden juga untuk memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. Presiden, lanjutnya, juga memastikan agar pemilu dapat terselenggara dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.

Tidak hanya itu, lanjut Prabu, Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN.

Kata Prabu, Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan Pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoaks dan dampak negatif lainnya.

"Untuk memastikan agar pemilu bisa berjalan baik terselenggara dengan baik. Dan agar masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang sebaik-baiknya terkait dengan kepemimpinan yang akan datang," tutup Prabu.