Dana Pemda Terus Mengendap saat Banyak Jalan Rusak
Minggu, 28 Mei 2023 - 08:34 WIB
loading...
A
A
A
Statistik yang sama juga menampilkan catatan tentang kondisi jalan rusak, baik kerusakan pada jalan negara, provinsi maupun jalan kabupaten. Rinciannya, 139.174 kilometer (25,49 persen) dalam kondisi sedang, 87.454 kilometer (16,01 persen) rusak, dan 86.844 kilometer (15,9 persen) dalam kondisi rusak berat. Jalan rusak berat sebagian besar terlihat pada jalan kabupaten atau kota, yakni sepanjang 79.256 kilometer.
Jika saja statistik yang dipersembahkan BPS ini disimak semua Pemda, pasti akan muncul kepedulian. Sebab, dari kepedulian, akan lahir semangat melakukan perbaikan untuk kemudian dimasukan dalam radar perencanaan pembangunan dan belanja daerah. Namun, kepedulian itu terkesan demikian minimnya, sehingga mendorong masyarakat menyuarakan kecewa dan keluh kesah mereka di ruang publik.
Ketika presiden memberi kesempatan bagi warga untuk melaporkan persoalan jalan rusak, responsnya termasuk luar biasa. Laporan warga tentang lokasi jalan rusak itu masuk ke akun media sosial Presiden seperti Instagram, Twitter, hingga Facebook. Hingga beberapa hari lalu, total laporan yang masuk sudah mencapai 7.400 aduan lokasi jalan rusak.
Semua aduan itu langsung ditanggapi, terutama karena sangat mempengaruhi produktivitas masyarakat dan kelancaran distribusi barang serta jasa. Presiden pun memastikan pemerintah pusat akan membantu perbaikan jalan rusak di beberapa provinsi, dan menugaskan Kementerian PUPR mengeksekusi perbaikan itu mulai Juli 2023.
Dan, berpijak pada Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp32,7 triliun untuk perbaikan jalan rusak sepanjang tahun ini. Kementerian PUPR akan menggunakan anggaran Rp14,9 triliun untuk perbaikan jalan rusak di beberapa daerah, termasuk di Lampung hingga Sumatera Utara.
Jika saja statistik yang dipersembahkan BPS ini disimak semua Pemda, pasti akan muncul kepedulian. Sebab, dari kepedulian, akan lahir semangat melakukan perbaikan untuk kemudian dimasukan dalam radar perencanaan pembangunan dan belanja daerah. Namun, kepedulian itu terkesan demikian minimnya, sehingga mendorong masyarakat menyuarakan kecewa dan keluh kesah mereka di ruang publik.
Ketika presiden memberi kesempatan bagi warga untuk melaporkan persoalan jalan rusak, responsnya termasuk luar biasa. Laporan warga tentang lokasi jalan rusak itu masuk ke akun media sosial Presiden seperti Instagram, Twitter, hingga Facebook. Hingga beberapa hari lalu, total laporan yang masuk sudah mencapai 7.400 aduan lokasi jalan rusak.
Semua aduan itu langsung ditanggapi, terutama karena sangat mempengaruhi produktivitas masyarakat dan kelancaran distribusi barang serta jasa. Presiden pun memastikan pemerintah pusat akan membantu perbaikan jalan rusak di beberapa provinsi, dan menugaskan Kementerian PUPR mengeksekusi perbaikan itu mulai Juli 2023.
Dan, berpijak pada Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp32,7 triliun untuk perbaikan jalan rusak sepanjang tahun ini. Kementerian PUPR akan menggunakan anggaran Rp14,9 triliun untuk perbaikan jalan rusak di beberapa daerah, termasuk di Lampung hingga Sumatera Utara.
Lihat Juga :
