Anggaran Vaksin Corona Rp21 Triliun, DPR: Harus Bisa Diakses Masyarakat
Kamis, 23 Juli 2020 - 17:32 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Intan Fauzi saat diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema Vaksin Covid: Masalah atau Solusi? di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2020). FOTO/SINDOnews/ABDUL ROCHIM
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan anggaran vaksin COVID-19 sebesar Rp21 triliun dalam APBN 2021. Pemerintah menyatakan siap untuk memproduksi 100 juta vaksin virus corona bila sudah dinyatakan lolos uji klinis. Saat ini, vaksin yang diproduksi Sinovac Biotech, Ltd asal China itu tengah dilakukan uji klinis tahap tiga.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Intan Fauzi mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat kerja (raker) dengan berbagai mitra seperti Kementerian Kesehatan dan lembaga-lembaga terkait, termasuk dengan Bio Farma, terkait uji klinis fase ketiga vaksin COVID-19.
"Kami sebagai DPR tentunya dalam hal ini adalah politik anggaran, berapa pun rupiah kalau memang artinya itu untuk prorakyat dan untuk bangsa dan negara, seperti misalnya perppu dan sebagainya ya kami ikuti, sepanjang betul-betul bahwa anggaran tersebut terserap dengan baik dan tepat sasaran," kata Intan Fauzi dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Vaksin Covid: Masalah atau Solusi?" di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2020).(Baca juga: Mahasiswa Indonesia Ini Turut Andil Dalam Pengembangan Vaksin Covid-19 Oxford )
Dikatakan politikus PAN ini, untuk pengadaan vaksin Covid-19 ini, Kemenkes pada tahun anggaran 2021 membutuhkan anggaran sebesar Rp21 triliun. Karena itu, hal terpenting adalah akses masyarakat. "Pemerintah harus betul-betul siap, masyarakat mendapatkan akses untuk itu," katanya.
Di sisi lain, Intan Fauzi mengingatkan, agar hasil uji klinis tersebut harus betul-betul sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) dengan efisiensi antara 70-80%.
Menurutnya, proses uji klinis ini diperkirakan masih memerlukan proses yang sangat panjang. Namun, info adanya vaksin ini menimbulkan euforia masyarakat karena setelah sekian lama menjalani Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), masyarakat sangat berharap ada vaksin yang membuat penyakit ini tertangani.(Baca juga: Bio Farma: Waktu Uji Klinis Fase 3 Vaksin Sinovac Memakan Waktu 6 Bulan )
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Intan Fauzi mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat kerja (raker) dengan berbagai mitra seperti Kementerian Kesehatan dan lembaga-lembaga terkait, termasuk dengan Bio Farma, terkait uji klinis fase ketiga vaksin COVID-19.
"Kami sebagai DPR tentunya dalam hal ini adalah politik anggaran, berapa pun rupiah kalau memang artinya itu untuk prorakyat dan untuk bangsa dan negara, seperti misalnya perppu dan sebagainya ya kami ikuti, sepanjang betul-betul bahwa anggaran tersebut terserap dengan baik dan tepat sasaran," kata Intan Fauzi dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Vaksin Covid: Masalah atau Solusi?" di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2020).(Baca juga: Mahasiswa Indonesia Ini Turut Andil Dalam Pengembangan Vaksin Covid-19 Oxford )
Dikatakan politikus PAN ini, untuk pengadaan vaksin Covid-19 ini, Kemenkes pada tahun anggaran 2021 membutuhkan anggaran sebesar Rp21 triliun. Karena itu, hal terpenting adalah akses masyarakat. "Pemerintah harus betul-betul siap, masyarakat mendapatkan akses untuk itu," katanya.
Di sisi lain, Intan Fauzi mengingatkan, agar hasil uji klinis tersebut harus betul-betul sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) dengan efisiensi antara 70-80%.
Menurutnya, proses uji klinis ini diperkirakan masih memerlukan proses yang sangat panjang. Namun, info adanya vaksin ini menimbulkan euforia masyarakat karena setelah sekian lama menjalani Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), masyarakat sangat berharap ada vaksin yang membuat penyakit ini tertangani.(Baca juga: Bio Farma: Waktu Uji Klinis Fase 3 Vaksin Sinovac Memakan Waktu 6 Bulan )
(abd)
Lihat Juga :
