Panglima TNI Realisasi Kerja Sama dengan Militer UEA yang Tertunda 2 Tahun

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, berkunjung ke Abu Dhabi, Uni Emirate Arab (UEA). Kunjungan ini dilakukan Panglima TNI dalam rangka memperkuat kerja sama militer antara TNI dengan Angkatan Bersenjata Persatuan Emirat Arab (PEA).

Momentum ini juga digunakan untuk melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama di bidang militer dalam bentuk arrangement yang sudah tertunda selama dua tahun.

Penandatanganan perjanjian digelar di Markas Besar Angkatan Bersenjata Persatuan Emirat Arab, pada Rabu 24 Mei 2023.

Dalam kunjungan tersebut, Panglima TNI diterima dengan upacara jajar kehormatan dan dilanjutkan pertemuan bilateral dengan The Chief of Staff of The UAE Armed Forces, Lieutenant General Engineer H E Issa Al Mazrouei.



Setelah melaksanakan pertemuan bilateral, kedua Panglima Angkatan Bersenjata melaksanakan penandatanganan pengaturan kerja sama di bidang militer sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan kerja sama militer kedua negara.

"Kunjungan Panglima TNI ini adalah merupakan bagian dari diplomasi militer yang dilakukan oleh TNI kepada negara-negara sahabat dalam rangka meningkatkan kerja sama militer di antara kedua belah pihak," seperti dikutip dari keterangan Puspen TNI, Kamis (25/5/2023).

Namun demikian, kerja sama militer hanyalah output dari diplomasi militer yang tujuan utamanya adalah membangun mutual trust dan common understanding.

Sebagai informasi, kerja sama yang terjalin antara TNI dan Angkatan Bersenjata Persatuan Emirat Arab telah dimulai sejak hubungan diplomatik kedua negara terjalin pada tahun 1976 silam.

Kedua negara juga secara aktif ikut serta dalam keanggotaan dibeberapa organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa - Bangsa atau United Nations, Gerakan Non-Blok (GNB), Indian Ocean Rim Association (IORA), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan The Indian Ocean Naval Symposium (IONS).

Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang sama dalam mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas keamanan kawasan khususnya kawasan Samudera Hindia, sehingga perlunya dibuat turunan MoU berupa pengaturan pelaksanaan kerja sama militer supaya lebih terencana dan terprogram.