Risma: Tak Ada Bansos Beras di Kemensos, Tidak Tahu di Tempat Lain
loading...
A
A
A
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan kementeriannya tak pernah menyalurkan bantuan sosisal ( bansos ) dalam bentuk barang. Ini merupakan perintah Presiden Jokowi sejak melantiknya sebagai menteri.
"2021 saat saya dilantik presiden, Beliau menyampaikan, 'Bu kalau bisa bukan berupa barang itu bantu aja uang.’ Saya pegang perintah itu," kata Risma dalam konferensi pers, di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).
Risma mengaku telah menolak usulan yang ingin menyalurkan bantuan berupa beras. Karena itu dia menegaskan tidak ada bansos dalam bentuk beras di masanya memimpin Kemensos.
"Itu saya tolak karena saya pegang perintak Pak Presidem jangan bantu bentuk barang. Di 2021 tidak ada bansos beras di Kemensos, saya tidak tahu di tempat lain. Clear ya?" ujarnya.
Risma menolak penyaluran dalam bentuk barang karena menilai akan lebih banyak persoalan. Bisa karena kekurangan jumlah hingga kualitas barang. Menurut dia, di masa kepemimpinannya, BLT Migor dan BBM pun dicairkan dalam bentuk uang.
"Kalau bentuk barang pasti rumit, BLT migor dan BBM saya enggak mau bentuk barang kemudian diberikan uang," katanya.
"Termasuk bantuan migor. Kenapa (uang)? Karena pengawasannya akan lebih mudah. Kalau bentuk barang, bukan hanya kurang jumlah, kualitasnya bisa jadi masalah. Lebih enak berupa uang, selama 2022 ada bansos BBM, top up tambahan bansos untuk dua bulan itu semua bentuk uang," tuturnya.
Sebagai informasi, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah gedung Kementerian Sosial (Kemensos) terkait dugaan korupsi beras bantuan sosial (bansos). Sebelum melakukan penggeledahan penyidik KPK sempat menemui Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Selasa (23/5)
Saat bertemu dengan Risma tersebut, tim penyidik menyampaikan hendak melakukan penggeledahan pada ruangan untuk mencari barang bukti pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020 di Kementerian Sosial yang dilaksanakan Oleh PT BGR.
"2021 saat saya dilantik presiden, Beliau menyampaikan, 'Bu kalau bisa bukan berupa barang itu bantu aja uang.’ Saya pegang perintah itu," kata Risma dalam konferensi pers, di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).
Risma mengaku telah menolak usulan yang ingin menyalurkan bantuan berupa beras. Karena itu dia menegaskan tidak ada bansos dalam bentuk beras di masanya memimpin Kemensos.
"Itu saya tolak karena saya pegang perintak Pak Presidem jangan bantu bentuk barang. Di 2021 tidak ada bansos beras di Kemensos, saya tidak tahu di tempat lain. Clear ya?" ujarnya.
Risma menolak penyaluran dalam bentuk barang karena menilai akan lebih banyak persoalan. Bisa karena kekurangan jumlah hingga kualitas barang. Menurut dia, di masa kepemimpinannya, BLT Migor dan BBM pun dicairkan dalam bentuk uang.
"Kalau bentuk barang pasti rumit, BLT migor dan BBM saya enggak mau bentuk barang kemudian diberikan uang," katanya.
"Termasuk bantuan migor. Kenapa (uang)? Karena pengawasannya akan lebih mudah. Kalau bentuk barang, bukan hanya kurang jumlah, kualitasnya bisa jadi masalah. Lebih enak berupa uang, selama 2022 ada bansos BBM, top up tambahan bansos untuk dua bulan itu semua bentuk uang," tuturnya.
Sebagai informasi, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah gedung Kementerian Sosial (Kemensos) terkait dugaan korupsi beras bantuan sosial (bansos). Sebelum melakukan penggeledahan penyidik KPK sempat menemui Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Selasa (23/5)
Saat bertemu dengan Risma tersebut, tim penyidik menyampaikan hendak melakukan penggeledahan pada ruangan untuk mencari barang bukti pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020 di Kementerian Sosial yang dilaksanakan Oleh PT BGR.
(muh)