Respons TNI AD Terkait Kritikan Megawati soal Pembangunan Kodam Baru
loading...
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik rencana pembentukan Kodam baru di setiap provinsi. Menurutnya, tak ada urgensi atas kebijakan tersebut. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di setiap provinsi. Menurutnya, tidak ada urgensi atas kebijakan tersebut.
Merespons hal itu, TNI AD menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi oleh negara dan masyarakat semakin kompleks, sehingga semua perangkat negara, termasuk TNI AD juga harus semakin adaptif terhadap dinamika tersebut.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Hamim Tohari mengatakan, pembentukan kodam baru juga sudah melewati tahapan yang cukup panjang sebelum akhirnya dibawa ke pemerintah.
"Dan yang pasti, apapun yang direncanakan oleh TNI AD sudah melalui pemikiran yang panjang dan pertimbangan yang matang, dan semuanya untuk kepentingan masyarakat dan negara," katanya kepada wartawan, Selasa (23/5/2023).
Diketahui, Megawati menilai jika pembangunan kodam tidak relevan dengan keadaan Indonesia saat ini, yang tidak mengalami perang dengan negara lain.
"Kalau Angkatan Darat mau bikin lagi kodam, itu saya suka inget kodam mau dibuat di setiap tempat. Ini gak ada perang, apa kita mau perang? Kan enggak, gimana caranya hindari perang. Sudah jangan mau-maunya sendiri, memperkaya sendiri, udah berhenti dah," kata Megawati saat berpidato di gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023).
Namun Hamim mengungkap, banyak aspek yang dipertimbangkan dalam pengembangan organisasi TNI AD, tidak hanya semata-mata untuk menghadapi perang.
"Undang-undang mengamanatkan bahwa operasi militer juga dilakukan untuk keperluan operasi militer selain perang (OMSP)," katanya.
"Kodam baru yang nantinya akan ada di tiap provinsi bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi pengendalian operasi dalam mendukung pemerintah daerah dan institusi lainnya," sambungnya.
Pembentukan kodam di setiap provinsi, kata Hamim, tidak harus menunggu adanya gejolak. Sebab kehadirannya dapat membantu mengatasi berbagai persoalan masyarakat seperti bencana alam, persoalan pangan maupun konflik sosial.
Merespons hal itu, TNI AD menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi oleh negara dan masyarakat semakin kompleks, sehingga semua perangkat negara, termasuk TNI AD juga harus semakin adaptif terhadap dinamika tersebut.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Hamim Tohari mengatakan, pembentukan kodam baru juga sudah melewati tahapan yang cukup panjang sebelum akhirnya dibawa ke pemerintah.
"Dan yang pasti, apapun yang direncanakan oleh TNI AD sudah melalui pemikiran yang panjang dan pertimbangan yang matang, dan semuanya untuk kepentingan masyarakat dan negara," katanya kepada wartawan, Selasa (23/5/2023).
Diketahui, Megawati menilai jika pembangunan kodam tidak relevan dengan keadaan Indonesia saat ini, yang tidak mengalami perang dengan negara lain.
"Kalau Angkatan Darat mau bikin lagi kodam, itu saya suka inget kodam mau dibuat di setiap tempat. Ini gak ada perang, apa kita mau perang? Kan enggak, gimana caranya hindari perang. Sudah jangan mau-maunya sendiri, memperkaya sendiri, udah berhenti dah," kata Megawati saat berpidato di gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023).
Namun Hamim mengungkap, banyak aspek yang dipertimbangkan dalam pengembangan organisasi TNI AD, tidak hanya semata-mata untuk menghadapi perang.
"Undang-undang mengamanatkan bahwa operasi militer juga dilakukan untuk keperluan operasi militer selain perang (OMSP)," katanya.
"Kodam baru yang nantinya akan ada di tiap provinsi bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi pengendalian operasi dalam mendukung pemerintah daerah dan institusi lainnya," sambungnya.
Pembentukan kodam di setiap provinsi, kata Hamim, tidak harus menunggu adanya gejolak. Sebab kehadirannya dapat membantu mengatasi berbagai persoalan masyarakat seperti bencana alam, persoalan pangan maupun konflik sosial.
(maf)
Explore More