Dulu Penulis Pidato KSAD, Siapa Sangka Karier Perwira Ini Lebih Tinggi dari Panglima TNI

Dari Serdadu ke Presiden

Lulus dari Lembah Tidar, Magelang, pengabdian militer SBY banyak di Baret Hijau Kostrad. Periode 1974–1976, anak tentara ini dipercaya sebagai Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad. Pada 1976, dia mendapat kesempatan belajar di Airborne School dan US Army Rangers, American Language Course (Lackland-Texas), Airbone and Ranger Course (Fort Benning) Amerika Serikat.

Balik ke Indonesia, berbagai jabatan diembannya. Sebagian besar masih di Pasukan Cakra alias Kostrad. Jabatan mentereng sebagai pemegang tongkat komando kewilayahan diperolehnya pada 1996-1997 yakni sebagai Pangdam II/Sriwijya.

Tapi setelah itu mantan Korspri Pangab (1993) ini kembali ke balik meja. Sus, panggilan masa kecil SBY, bertugas di Senayan sebagai Asospol Kassospol ABRI/ Wakil Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Umum MPR 1998). Setelah itu Kassospol ABRI/ Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998) dan akhirnya Kepala Staf Teritorial ABRI (1998–1999).

Pada masa menjabat Kaster TNI inilah nama SBY diusulkan menjadi KSAD oleh Panglima TNI Jenderal TNI Wiranto. Panglima sadar betul SBY memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan itu baik dari sisi kematangan, pengalaman jabatan, maupun lamanya pangkat Letjen yang disandang.

Sayangnya Gus Dur tidak menerima usulan itu. Belakangan sejarah menulis Tyasno Sudarto yang dipilih mantan ketua umum PBNU tersebut untuk menjabat KSAD.

"Saya tidak tahu mengapa saat itu Presiden menolak mentah-mentah saran saya dengan alasan bahwa Letjen Susilo Bambang Yudhoyono terlalu kental dengan urusan-urusan politik," ujar Wiranto dalam buku 'Bersaksi di Tengah Badai' dikutip, Senin (22/5/2023).

Tapi itu juga belum cukup. Karier militer SBY juga terhenti lebih awal karena Gus Dur menyodori jabatan menteri pertambangan dan energi (mentambem). Itu lah akhir pengabdiannya sebagai anggota TNI karena praktis setelahnya mantan dosen seskoad itu menjadi orang sipil.

Dari mentambem, SBY selanjutnya diplot sebagai menteri koordinator politik sosial keamanan. Jabatan itu terus melekat padanya meski rezim berganti. Presiden Megawati Soekarnoputri kembali mempercayai sebagai menteri koordinator politik dan keamanan.

Ketika MPR mengamendemen konstitusi yang membuka ruang pemilihan langsung presiden-wakil presiden, momen ini menjadi loncatan sejarah bagi SBY. Masih sebagai menteri, dia mulai memikirkan untuk terjun ke politik praktis. Pada 2001 dia mulai merancang pendirian parpol.

"(Pada) 12 Agustus 2001 sebuah pertemuan berlangsung di Hotel Hilton (kini Hotel Sultan) yang dipimpin langsung SBY. Dalam pertemuan itu mencuat keinginan untuk mendirikan partai politik," tulis Akbar Faizal dan Dwitri Waluyo dalam buku 'Partai Demokrat & SBY: Mencari Jawab Sebuah Masa Depan' (hal 43).