Pilkada saat Pandemi, Mardani: Harus Tanggung Jawab Sampai ke Akhirat
Rabu, 22 Juli 2020 - 18:04 WIB
loading...
Warga memasukkan contoh surat suara ke kotak suara saat mengikuti simulasi pemungutan suara pemilihan serentak 2020 di Jakarta, Rabu (22/7/2020). FOTO/SINDOnews/EKO PURWANTO
A
A
A
JAKARTA - Penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19 diputuskan dengan berbagai pertimbangan yang sulit dan dengan risiko cukup berat. Karena itu, Komisi II DPR sebagai pihak yang memutuskan pilkada itu bersama dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu akan bertanggung jawab dan mengawasi bahwa pilkada ini tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.
"Pertama, kami ingat karena keputusnnya dilakukan tiga pihak bersama pemerintah yang diwakili Mendagri dan penyelenggara pemilu, tidak mudah kami mengambil keputusan pilkada 9 Desember. Sebenarnya ada tiga opsi tapi kami sesuai kerangka kerja dan jawaban Pak Doni (Ketua Gugus Tugas COVID-19), apakah ada kasus COVID di Maret atau September 2021, tidak ada kepastian COVID tidak ada di Maret atau September," kata Anggota Komisi II DPR Mardani dalam diskusi Fokus SINDO yang bertajuk "Kampanye di Masa Pandemi" secara virtual, Rabu (22/7/2020).
Mardani melanjutkan, kalau pilkada ditunda, maka akan ada pelaksana tugas (plt) kepala daerah massal karena banyak kepala daerah yang masa jabatannya habis pada Januari 2021. Mendagri pun menyatakan keberatan jika 270 daerah semuanya Plt dan ini berbahaya bagi demokrasi.(Baca juga: Pilkada Humbahas, Perindo Dukung Calon Petahana Dosmar-Oloan )
Sehingga, DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu mendalami berbagai mitigasi risiko hingga akhirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2020 disahkan kemarin. Serta dibuatnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) agar protokol kesehatan diterapkan.
"Komisi II akan jaga betul-betul awasi dan jaga, supaya tidak ada klaster baru akibat pilkada Desember 2020," ujarnya.
Karena itu, politikus PKS ini menuturkan bahwa imbasnya adalah kebutuhan anggaran yang agak besar. Untuk itu, Komisi II DPR agak keras, termasuk dirinya sendiri secara pribadi mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) guna memastikan anggaran itu lancar. Karena, keputusan pilkada ini diambil dengan pertimbangan yang sangat berat.(Baca juga: KPU Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2020 )
"Pengambilan keputusannya berat, harus tanggung jawab sampai ke akhirat. Nanti jadi klaster baru karena pilkada, takut saya. Kalau ada yang meninggal karena pilkada, kita tanggung jawab. Karena itu kita pastikan 2 hal, menkeu pastikan penambahan anggaran jalan, Mendagri pastikan NPHD jalan. Alhamdulillah sudah mulai ngalir, kita pastikan pengawasan Bawaslu berjalan efektif untuk kualitas pilkada tetap berjalan," katanya.
"Pertama, kami ingat karena keputusnnya dilakukan tiga pihak bersama pemerintah yang diwakili Mendagri dan penyelenggara pemilu, tidak mudah kami mengambil keputusan pilkada 9 Desember. Sebenarnya ada tiga opsi tapi kami sesuai kerangka kerja dan jawaban Pak Doni (Ketua Gugus Tugas COVID-19), apakah ada kasus COVID di Maret atau September 2021, tidak ada kepastian COVID tidak ada di Maret atau September," kata Anggota Komisi II DPR Mardani dalam diskusi Fokus SINDO yang bertajuk "Kampanye di Masa Pandemi" secara virtual, Rabu (22/7/2020).
Mardani melanjutkan, kalau pilkada ditunda, maka akan ada pelaksana tugas (plt) kepala daerah massal karena banyak kepala daerah yang masa jabatannya habis pada Januari 2021. Mendagri pun menyatakan keberatan jika 270 daerah semuanya Plt dan ini berbahaya bagi demokrasi.(Baca juga: Pilkada Humbahas, Perindo Dukung Calon Petahana Dosmar-Oloan )
Sehingga, DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu mendalami berbagai mitigasi risiko hingga akhirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2020 disahkan kemarin. Serta dibuatnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) agar protokol kesehatan diterapkan.
"Komisi II akan jaga betul-betul awasi dan jaga, supaya tidak ada klaster baru akibat pilkada Desember 2020," ujarnya.
Karena itu, politikus PKS ini menuturkan bahwa imbasnya adalah kebutuhan anggaran yang agak besar. Untuk itu, Komisi II DPR agak keras, termasuk dirinya sendiri secara pribadi mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) guna memastikan anggaran itu lancar. Karena, keputusan pilkada ini diambil dengan pertimbangan yang sangat berat.(Baca juga: KPU Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2020 )
"Pengambilan keputusannya berat, harus tanggung jawab sampai ke akhirat. Nanti jadi klaster baru karena pilkada, takut saya. Kalau ada yang meninggal karena pilkada, kita tanggung jawab. Karena itu kita pastikan 2 hal, menkeu pastikan penambahan anggaran jalan, Mendagri pastikan NPHD jalan. Alhamdulillah sudah mulai ngalir, kita pastikan pengawasan Bawaslu berjalan efektif untuk kualitas pilkada tetap berjalan," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
