Pengamat Sebut Keputusan Musra Representatif Jokowi, Bukan Partai

Rabu, 10 Mei 2023 - 15:05 WIB
loading...
Pengamat Sebut Keputusan Musra Representatif Jokowi, Bukan Partai
Hasil Musra relawan Jokowi dinilai merupakan representasi dari Presiden Jokowi. Hal ini dikatakan oleh Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan. Foto/MPI
A A A
JAKARTA - Hasil putusan Musyawarah Rakyat (Musra) relawan Jokowi dinilai merupakan representasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) . Hal ini dikatakan oleh Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan.

Menurutnya, hasil Musra bukanlah keputusan partai politik seperti PDIP tempat Presiden Jokowi bernaung.

"Musra itu representasi Jokowi. Biasanya pesan politik Jokowi itu disampaikan oleh para relawan, baik Projo atau yang lain, termasuk dukungan capres dan cawapres," kata Ali Rifan dalam keterangannya, Rabu (10/5/2023).

Diketahui, Musra Relawan Jokowi menetapkan tiga nama menjadi bakal capres 2024 dan empat nama bakal cawapres 2024. Tiga nama capres versi Musra yakni Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo dan Ketum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.



Sementara cawapres, ada nama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid.

Ali mengatakan, pembahasan paling menarik ada pada pemilihan cawapres. Menurutnya pembicaraan capres sudah berhenti di tiga nama yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

"Yang menarik lagi dari tiga nama itu tidak ada yang dominan secara statistik. Nah variabel cawapres itu sangat menentukan," jelasnya.

Sebab itu Ali menegaskan, dukungan Jokowi tergambar dari hasil Musra kelompok relawan. Meski para relawan sempat kebingungan mengarahkan dukungannya, mengingat Presiden Jokowi terlihat secara implisit mendukung sejumlah calon

"Tapi sepemahaman saya, kita bisa membaca bagaimana sikap Jokowi itu di suara relawan. Karena sebagai Presiden, kepala pemerintahan sekaligus kepala negara tidak mungkin memberikan statement secara vulgar terhadap capres yang ada," lanjutnya.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1696 seconds (0.1#10.140)