Terkatung-katung, DPR Desak Lahan GP Mandalika Dituntaskan
Rabu, 22 Juli 2020 - 11:58 WIB
loading...
FOTO/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi NasDem Syamsul Luthfi mendesak PT Tourism Development Corporation (ITDC) segera menyelesaikan sengketa lahan sirkuit Mandalika supaya tidak berlarut-larut. Dia meminta hak-hak pemilik tanah untuk dipenuhi supaya gelaran balap MotoGP dapat terlaksana dengan baik.
“Penyelesaian kasus ini sesungguhnya sangat gampang kalau memang ITDC serius. Verifikasi saja data tanah masyarakat, lalu bayar tanah yang sudah terverifikasi. Bukan justru gembar gembor mengklaim tanah masyarakat tapi tidak berani sandingkan data," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (22/7/2020). (Baca juga: Kebut Pembangunan Sirkuit Mandalika, MotoGP 2021 Penting Bagi Indonesia)
Dia menegaskan akan terus memperjuangkan hak masyarakat yang tanahnya tak kunjung dibayar PT ITDC. Hal ini supaya tidak satu orang pun rakyat yang dirugikan dalam pembangunan proyek ini. "Sampai kapanpun, saya akan berdiri membela masyarakat bila lahan mereka diambil paksa,” kata Luthfi.
Wakil rakyat asli putra Pulau Lombok ini meminta kepada pemerintah untuk menggunakan pola pendekatan sosial dan menghindari pola pendekatan kekuasaan. Dengan begitu, sengkarut lahan yang sudah berlangsung lama ini dapat segera dituntaskan.
“Karakter masyarakat kita itu tidak pernah mau mengaku-ngaku kalau bukan haknya lagi. Buktinya 1.035 hektare yang sudah dibebaskan tidak pernah ada yang ngaku-ngaku lagi sebagai pemilik lahan,” ujarnya.
Pola pendekatan represif sudah tidak tepat digunakan lagi saat ini. Selain dapat menimbulkan masalah baru juga tidak mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa ini yang tercermin dalam Pancasila.
Maka dia mendorong musyawarah menjadi jalan utama untuk menyelesaikannya. "Presiden Jokowi sudah memberikan contoh berkali-kali soal cara penyelesaian lahan, ITDC seharusnya mengikuti pola itu. Jika serius, satu minggu saja masalah ini pasti selesai. Gampang sekali karena semua sudah jelas,” tutupnya.
Hal senada juga diungkapkan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono yang meminta gelaran MotoGP di KEK Mandalika Lombok bisa direalisasikan tanpa kendala. Hal itu dia sampaikan saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kunjungan kerja di NTB pada Selasa (21/7/2020).
Dia pun sudah meminta Kapolda NTB Irjen Pol Moh Iqbal bersama Pemerintah Provinsi NTB agar segera menyelesaikan persoalan tersebut. "Saya minta Pak Kapolda, bantu semaksimal mungkin Pak Gubernur supaya MotoGP tahun depan bisa dilaksanakan. Kapolres Lombok Tengah juga, tolong ya," ungkapnya.
“Penyelesaian kasus ini sesungguhnya sangat gampang kalau memang ITDC serius. Verifikasi saja data tanah masyarakat, lalu bayar tanah yang sudah terverifikasi. Bukan justru gembar gembor mengklaim tanah masyarakat tapi tidak berani sandingkan data," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (22/7/2020). (Baca juga: Kebut Pembangunan Sirkuit Mandalika, MotoGP 2021 Penting Bagi Indonesia)
Dia menegaskan akan terus memperjuangkan hak masyarakat yang tanahnya tak kunjung dibayar PT ITDC. Hal ini supaya tidak satu orang pun rakyat yang dirugikan dalam pembangunan proyek ini. "Sampai kapanpun, saya akan berdiri membela masyarakat bila lahan mereka diambil paksa,” kata Luthfi.
Wakil rakyat asli putra Pulau Lombok ini meminta kepada pemerintah untuk menggunakan pola pendekatan sosial dan menghindari pola pendekatan kekuasaan. Dengan begitu, sengkarut lahan yang sudah berlangsung lama ini dapat segera dituntaskan.
“Karakter masyarakat kita itu tidak pernah mau mengaku-ngaku kalau bukan haknya lagi. Buktinya 1.035 hektare yang sudah dibebaskan tidak pernah ada yang ngaku-ngaku lagi sebagai pemilik lahan,” ujarnya.
Pola pendekatan represif sudah tidak tepat digunakan lagi saat ini. Selain dapat menimbulkan masalah baru juga tidak mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa ini yang tercermin dalam Pancasila.
Maka dia mendorong musyawarah menjadi jalan utama untuk menyelesaikannya. "Presiden Jokowi sudah memberikan contoh berkali-kali soal cara penyelesaian lahan, ITDC seharusnya mengikuti pola itu. Jika serius, satu minggu saja masalah ini pasti selesai. Gampang sekali karena semua sudah jelas,” tutupnya.
Hal senada juga diungkapkan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono yang meminta gelaran MotoGP di KEK Mandalika Lombok bisa direalisasikan tanpa kendala. Hal itu dia sampaikan saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kunjungan kerja di NTB pada Selasa (21/7/2020).
Dia pun sudah meminta Kapolda NTB Irjen Pol Moh Iqbal bersama Pemerintah Provinsi NTB agar segera menyelesaikan persoalan tersebut. "Saya minta Pak Kapolda, bantu semaksimal mungkin Pak Gubernur supaya MotoGP tahun depan bisa dilaksanakan. Kapolres Lombok Tengah juga, tolong ya," ungkapnya.
(nbs)
Lihat Juga :
