Kontroversi Masalah Taiwan dan Pentingnya Menghormati Prinsip Satu China

Senin, 08 Mei 2023 - 16:12 WIB
loading...
Kontroversi Masalah...
Harryanto Aryodiguno, Ph.D, Assistant Professor at International Relations Study Programs, President University, Indonesia
A A A
Harryanto Aryodiguno, Ph.D,
Assistant Professor at International Relations Study Programs, President University, Indonesia

DALAM beberapa tahun terakhir, hubungan antara China dan Amerika Serikat mengalami ketegangan akibat perubahan situasi internasional dan evolusi ekonomi politik global. Salah satu sumber ketegangan yang sangat mencolok adalah perbedaan dan kontradiksi mengenai isu Taiwan.

Isu Taiwan selalu menarik perhatian karena merupakan salah satu isu penting dalam hubungan antara China dan AS, tentunya selain isu XinJiang dan Tibet. Baru-baru ini, tindakan-tindakan yang diambil oleh AS telah menimbulkan kebencian dan protes yang kuat dari China. China secara terang-terangan menunjuk bahwa AS melanggar komitmen untuk tidak mendukung "kemerdekaan Taiwan", mencampuri urusan dalam negeri China, dan merusak rasa saling percaya politik antara kedua negara.

Artikel ini akan menganalisis dan membahas masalah ini, membahas posisi dan sikap kedua belah pihak, dan mengusulkan solusi yang masuk akal untuk mempromosikan perkembangan hubungan China-AS yang harmonis dan stabil.

Amerika Serikat merupakan kekuatan militer dan ekonomi terbesar di dunia, serta salah satu pusat keuangan internasional terkemuka. Negara ini mempertahankan dan mempromosikan kepentingan dan nilai-nilainya melalui berbagai cara, termasuk penggunaan sanksi ekonomi, intervensi militer, dan ekspor budaya atau yang lebih dikenal dengan soft power dalam Hubungan Internasional. Namun, dalam sejarahnya, Amerika Serikat sering kali tidak konsisten dalam pendekatannya terhadap hukum internasional dan lembaga internasional.

Baca Juga: China: AS Ubah Pulau Taiwan Menjadi Tong Mesiu!

Sebagai contoh, Amerika Serikat adalah salah satu negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Namun demikian, dalam beberapa kesempatan, Amerika Serikat memilih untuk tidak mematuhi atau bahkan menarik diri dari beberapa perjanjian dan lembaga internasional yang dianggapnya tidak sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

Salah satu contoh adalah ketika Amerika Serikat mengumumkan penarikan diri dari Perjanjian Iklim Paris pada tahun 2017. Keputusan ini menimbulkan kekecewaan dan kritik di tingkat internasional, karena perjanjian tersebut merupakan upaya kolaboratif global untuk mengatasi perubahan iklim yang signifikan. Amerika Serikat juga telah menarik diri dari Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO) pada tahun 2017 dengan alasan ketidaksesuaian kebijakan dan perlakuan dunia internasional terhadap Israel.

Ketidakonsistenan Amerika dalam mematuhi perjanjian dan menghormati lembaga internasional telah menimbulkan keraguan dan ketidakpastian di kalangan negara-negara lain. Hal ini juga dapat menghambat kemampuan komunitas internasional untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, konflik bersenjata, dan masalah kemanusiaan.

Namun demikian, penting untuk diingat bahwa posisi dan pendekatan Amerika Serikat terhadap hukum internasional dan lembaga internasional dapat berubah dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Meskipun ada ketidakkonsistenan, Amerika Serikat juga telah berperan aktif dalam mendukung lembaga internasional dalam berbagai kapasitas, seperti upaya menciptakan demokrasi dan hak asasi manusia.

Dalam menjaga hubungan internasional yang harmonis dan stabil, penting bagi negara-negara untuk berkomitmen pada aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional yang setara dan menghormati lembaga-lembaga internasional. Negara-negara harus saling bekerja sama untuk mengatasi perbedaan dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, dengan memprioritaskan dialog dan diplomasi sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa dan tentunya mempromosikan kepentingan bersama.

Baca Juga: Mercedes Tidak Akan Kabur dari China, Sekalipun Ada Perang dengan Taiwan

Di sisi lain, China memang mengklaim bahwa China mendukung hukum internasional dan tatanan internasional yang adil dan setara. Negara tersebut juga telah menjadi anggota PBB dan berpartisipasi dalam beberapa lembaga dan perjanjian internasional. Namun, penting untuk mencatat bahwa interpretasi China tentang hukum internasional dan tatanan internasional sering kali berbeda dengan pandangan negara-negara lain.

China telah menandatangani dan menyetujui banyak perjanjian internasional, tetapi juga ada kritik yang menyatakan bahwa implementasi dan pematuhan China terhadap perjanjian-perjanjian tersebut tidak selalu konsisten. Beberapa contoh termasuk perlakuan China terhadap hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan otonomi di wilayah Tibet dan Xinjiang. China juga telah dituduh menggunakan kekuatan ekonominya untuk mempengaruhi negara-negara lain dan mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak “kesatria.”

Selain itu, China juga telah menimbulkan kekhawatiran internasional dengan tindakan-tindakan seperti klaim maritim yang luas di Laut China Selatan, yang bertentangan dengan putusan Pengadilan Arbitrase Internasional pada tahun 2016. Hal ini telah memicu ketegangan dengan negara-negara tetangga dan memicu kekhawatiran akan hegemonisme China di wilayah tersebut.

Meskipun China mengklaim mendukung tatanan internasional yang adil dan masuk akal, pendekatan mereka terhadap isu Taiwan dan kebijakan luar negeri yang agresif telah menimbulkan ketegangan dengan Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya. Amerika Serikat dan sekutunya mengkhawatirkan potensi ancaman terhadap stabilitas dan keamanan regional karena tindakan China.

Dalam mencapai hubungan yang harmonis dan stabil antara China dan Amerika Serikat, penting untuk kedua belah pihak berkomitmen pada aturan hukum internasional dan lembaga internasional yang ada, serta untuk mempromosikan dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan perselisihan dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Konstruktivisme dalam hubungan internasional dan kerja sama yang baik antara kedua negara dapat membantu memperbaiki ketegangan dan membangun kepercayaan yang lebih kuat antara mereka.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Dubes Wang Lutong Ungkap...
Dubes Wang Lutong Ungkap Purbaya Bakal ke China Pekan Depan, Bahas Apa?
AS Rayakan 250 Tahun...
AS Rayakan 250 Tahun Kemerdekaan, Soroti Masa Depan Kemitraan Strategis dengan Indonesia
Indonesia di Antara...
Indonesia di Antara Quantum Warfare dan Multipolaritas
Hadapi Dominasi China...
Hadapi Dominasi China Dalam Ranah Digital, Indonesia Diimbau Waspadai Risiko Ketergantungan
Thucydides Trap: Antinomi...
Thucydides Trap: Antinomi China dan Amerika
Menhan Ungkap Asal Muasal...
Menhan Ungkap Asal Muasal Amerika Serikat Ajukan Overflight Access ke Indonesia
Trump Marah, Tuding...
Trump Marah, Tuding Iran Bocorkan Detail Kesepakatan Damai
AS Sanksi Perusahaan-perusahaan...
AS Sanksi Perusahaan-perusahaan China, Ekspor Minyak Iran Merosot 80%
Apa yang Ada dan Tidak...
Apa yang Ada dan Tidak Ada dalam Draf Kesepakatan Damai AS-Iran?
Rekomendasi
Sucofindo Gelar ENSIA...
Sucofindo Gelar ENSIA 2026, Dorong Inovasi Berkelanjutan
Unjuk Rasa Mahasiswa...
Unjuk Rasa Mahasiswa Bubar, Polisi Mulai Buka Jalan Jenderal Sudirman Arah Bundaran HI
Harga BYD M6 DM Dirilis:...
Harga BYD M6 DM Dirilis: Mulai Rp298 Juta, Klaim Irit 65 Km/Liter Setara Motor Matic
Berita Terkini
Pengamat Kebijakan Publik...
Pengamat Kebijakan Publik Apresiasi Arah Baru BGN, Transparansi dan Refocusing MBG
Waka BGN Sony Sonjaya...
Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung Bakal Periksa Pekan Depan
Penampakan Andri Mulyono...
Penampakan Andri Mulyono Pakai Rompi Tahanan usai Jadi Tersangka Baru Pengadaan Motor Listrik BGN
Kejagung: Tersangka...
Kejagung: Tersangka Andri Mulyono Mark up Pengadaan Motor Listrik BGN
Tepis Isu Menguntungkan...
Tepis Isu Menguntungkan Kapolri, Pakar: UU Polri Baru Berpihak pada Kepentingan Publik
Refly Harun Pertanyakan...
Refly Harun Pertanyakan Nasib Kasus Roy Suryo Cs: Sudah 30 Kali Wajib Lapor, Kasus Belum Jelas
Infografis
Gandeng Huawei dan Xiaomi,...
Gandeng Huawei dan Xiaomi, Toyota Menyerah pada Raksasa Teknologi China?
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved