PKS Diminta Terbuka Respons Isu Fahri Hamzah Dicopot

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diminta terbuka terkait isu pencopotan salah satu kadernya yakni Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR.

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, penjelasan PKS sangat penting agar partai berlambang padi itu tidak dituding semena-mena terhadap kadernya sendiri dan sekadar ingin bersih-bersih rezim lama.

"Kalau memang dikatakan Fahri melanggar aturan, aturan mana yang dia langgar," kata Siti Zuhro saat dikonfirmasi, Senin (1/2/2016).

"Apakah undang-undang, AD/ART partai atau aturan yang mana? Ini penting agar PKS tidak dituduh melakukan tindakan semena-mena terhadap Fahri," imbuhnya.

PKS menurut Siti, harus terbuka jika Fahri dianggap terlalu kontroversial dan kerap menimbulkan kegaduhan. Dia menilai partai yang saat ini diketuai Sohibul Iman itu harus bisa menjelaskan secara jujur.

"Kalau memang alasan pencopotan Fahri karena dianggap kerap melakukan kegaduhan dan merugikan partai, sehingga misalnya membuat suara PKS menurun, itu harus diungkapkan," tegas Siti.

Menurut Siti, boleh saja rezim yang berkuasa di PKS saat ini memiliki kebijakan untuk mengganti kader-kader yang dekat dengan rezim penguasa terdahulu, namun dia menilai hal itu tetap harus dengan cara yang baik.

Dirinya melihat wajar saja jika kini Fahri menolak untuk diganti kalau alasan yang dikenakan karena dianggap melanggar aturan dan etika.

"Kalau alasannya karena dari hasil evaluasi, Fahri dianggap memiliki kinerja yang buruk, tentunya wajar jika Fahri menanyakan dan menantang PKS untuk menujukkan kesalahan-kesalahannya," ucapnya.

"Adalah sangat manusiawi, ketika orang disalahkan, dia akan bertanya apa kesalahannya. Mengelola partai tidak bisa bermain politik," tegasnya.

Siti pun mengingatkan PKS untuk tidak terbawa arus hanya mengamini saja apapun keputusan pemerintah. Saat ini kontrol partai politik dan DPR terlihat lemah terhadap pemerintah, karena terlalu banyak partai politik yang bergabung dalam pemerintahan.

Sehingga partai pendukung pemerintah itu tidak berani mengkritik apapun kebijakan pemerintah termasuk tidak berani mengkritik kebijakan yang tidak prorakyat.

"Jangan sampai pencopotan Fahri dilakukan karena Fahri dianggap terlalu keras mengkritik pemerintahan, karena memang itulah tugas dia sebagai anggota DPR maupun sebagai pimpinan DPR," tandas Siti.