Andi Pangerang Hasanuddin Disidang Etik Hari Ini, PKS: BRIN Harus Tindak Tegas

JAKARTA - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin yang mengancam bunuh warga Muhammadiyah akan menjalani sidang etik pada hari ini, Rabu (26/4/2023). Merespons hal itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) DPR Mulyanto menilai BRIN harus menindak tegas.

“BRIN harus menindak tegas para pelaku ujaran kebencian dan kekerasan tersebut,” kata Mulyanto, Rabu (26/4/2023).

Anggota Komisi VII DPR ini meminta Kepala BRIN Laksana Tri Handoko objektif dalam menilai kasus tersebut. Laksana Tri Handoko diminta melihat dengan sungguh-sungguh kehebohan yang ditimbulkan Andi Pangerang Hasanuddin di masyarakat.



“Pernyataan intoleran, radikal, dan penuh kekerasan dari seorang peneliti lembaga riset pemerintah yang dibiayai negara, sungguh membuat kita miris. Reputasi BRIN yang sudah turun semakin melorot dengan kasus ini,” tutur Mulyanto.

Mulyanto mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat Komisi VII DPR akan memanggil Kepala BRIN untuk meminta penjelasan atas kasus tersebut. Dia pun mendorong pemerintah mengevaluasi BRIN.

Dia pun menyarankan agar sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan lembaga tersebut karena peleburan seluruh lembaga riset kementerian dan non kementerian dalam satu wadah itu hanya melahirkan kasus-kasus kontroversial di tengah masyarakat.



"Bukan kali ini saja peneliti BRIN memunculkan kasus kontroversial yang menimbulkan geger di masyarakat, yakni ancaman pembunuhan kepada warga Muhammadiyah oleh APH. Kehebohan sebelumnya adalah pernyataan peneliti BRIN bahwa akan ada badai dahsyat karena cuaca ekstrem di Jabodetabek,” imbuhnya.

Padahal, kata Mulyanto, kewenangan mengumumkan secara resmi soal itu ada di BMKG. Pernyataan tersebut dibantah BMKG dan nyatanya terbukti tidak ada.

Selain itu, lanjut dia, belum usai heboh soal privatisasi Kebun Raya Bogor, meledak kasus penutupan Balai Riset Antariksa Watukosek, Pasuruan yang sempat ditanyakan UNESCO, pembubaran LBM Eijkman yang reputasinya diakui publik dan tengah fokus mengembangkan vaksin Covid-19, serta kasus pemecatan secara mendadak para tenaga honorer kapal riset Baruna Jaya.

“Sementara peneliti kekurangan ruang kerja, bahkan rebutan kursi, pimpinan BRIN justru malah berencana membangun ruang tidur untuk Ketua Dewan Pengarahnya," ucapnya.

Karena itu, Mulyanto meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja BRIN. Dia menuturkan, alih-alih prestasi pengembangan Iptek yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat atau prestasi Iptek di tingkat internasional, berita yang muncul dari BRIN dan penelitinya adalah lagi-lagi soal yang mencerminkan kemerosotan kinerja lembaga ini, baik dari aspek penataan SDM, organisasi, aset, infrastruktur iptek, program, dan anggaran.

"Sehingga menjadi logis kalau akhirnya Komisi VII DPR RI atas masukan dari para begawan Iptek dan masyarakat peneliti dalam kesimpulan raker dengan Kepala BRIN meminta BPK untuk memeriksa secara investigatif anggaran BRIN serta minta Presiden Jokowi mencopot Kepala BRIN," kata Mulyanto.

Menurut Mulyanto, BRIN telah menjadi lembaga superbody, tersentralisasi, dan gemuk. Akibatnya, ujar dia, bukan hanya lamban bergerak, tetapi riskan terhadap penyakit degeneratif.

Selain itu, dia menuturkan, banyak regulasi perundangan yang dilanggar dalam peleburan kelembagaan Iptek ke dalam BRIN yang dipaksakan ini. “Pemerintah harus segera mempertimbangkan kembali kelembagaan Iptek seperti BATAN, LAPAN, BPPT dan LIPI, yang jelas-jelas terbukti berprestasi secara ilmiah,” pungkasnya.

Diketahui, kasus ini berawal dari status Facebook yang ditulis Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN Thomas Djamaluddin. Ia mengaku heran dengan Muhammadiyah yang tak taat dengan keputusan Lebaran yang ditetapkan pemerintah.

Mantan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) itu heran warga Muhammadiyah minta difasilitasi lapangan untuk salat Idulfitri. "Eh, masih minta difasilitasi tempat sholat Id. Pemerintah pun memberikan fasilitas," ujar Thomas dalam status yang viral dikutip Senin (24/4/2023).

Status Thomas ditanggapi anak buahnya yang merupakan pakar astronomi BRIN Andi Pangerang Hasanuddin. Melalui akun AP Hasanuddin, ia menuliskan kemarahan atas sikap Muhammadiyah dengan me-mention akun Ahmad Fauzan S.

"Kalian Muhammadiyah, meski masih jadi saudara seiman kami, rekan diskusi lintas keilmuan tapi kalian sudah kami anggap jadi musuh bersama dalam hal anti-TBC (takhayul, bidah, churofat) dan keilmuan progresif yang masih egosektoral. Buat apa kalian berbangga-bangga punya masjid, panti, sekolah, dan rumah sakit yang lebih banyak dibandingkan kami kalau hanya egosentris dan egosektoral saja?" kata Hasanuddin.

Ia melanjutkan komentarnya dengan nada ancaman setelah berdebat dengan warganet lain.

"Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian," kata Andi.