Guru Besar UII: Pilkada Membuat Fokus Penanganan Covid Daerah Terpecah
Selasa, 21 Juli 2020 - 06:44 WIB
loading...
Foto: Ilustrasi/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Ni'matul Huda menilai pelaksanaan Pilkada serentak 2020 menjadi persoalan dalam penanganan Covid-19 . Pasalnya, kontestasi politik itu dapat memecah konsentrasi Pemda dalam penanganan kasus corona.
"Pengambil kebijakan di tingkat lokal bisa terpecah, apalagi kepala daerah jadi incumbent sehingga mengganggu, menurut saya," ujarnya dalam webinar bertajuk Tema Indonesia Melampaui Cina Dalam Kasus Covid-19, Senin (20/7/2020).
Tak hanya itu, komunikasi politik antara wali kota dan gubernur di daerah juga menjadi persoalan. Hal tersebut menyulitkan masyarakat khususnya kampus yang ingin terlibat langsung dalam penanganan Corona. (Baca juga: Masuk Kota Surabaya Wajib Rapid Test, Khofifah: Lihat Saja KMK)
"Kampus yang ada di Surabaya menceritakan sebenarnya kami ingin bantu tapi komunikasi politik elitenya tak harmonis sehingga jadi gangguan. Jadi imbauan tokoh masyarakat untuk hilangkan ego sektroal mari kerjakan sama-sama, ini sudah bagus, masyarakat tinggal mengikuti," jelasnya.
Belum lagi dia mendengar laporan dari Ombudsman dimana dana bantuan Covid-19 tidak digunakam sebagaimana mestinya.
Saat ini, yang dibutuhkan adalah sinergi semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah. Dengan begitu penanganan virus bisa dilaksanakan dengan maksimal.
"Jadi kita butuh sinergi antara masyarakat dan pengambilan kebijakan di tingkat daerah, bahkan desa supaya tidak terjadi konflik sosial," ujar Ni'matul. (Baca juga: Bangladesh Setuju Menjadi Tempat Uji Coba Tahap Akhir Vaksin Covid-19 China)
"Pengambil kebijakan di tingkat lokal bisa terpecah, apalagi kepala daerah jadi incumbent sehingga mengganggu, menurut saya," ujarnya dalam webinar bertajuk Tema Indonesia Melampaui Cina Dalam Kasus Covid-19, Senin (20/7/2020).
Tak hanya itu, komunikasi politik antara wali kota dan gubernur di daerah juga menjadi persoalan. Hal tersebut menyulitkan masyarakat khususnya kampus yang ingin terlibat langsung dalam penanganan Corona. (Baca juga: Masuk Kota Surabaya Wajib Rapid Test, Khofifah: Lihat Saja KMK)
"Kampus yang ada di Surabaya menceritakan sebenarnya kami ingin bantu tapi komunikasi politik elitenya tak harmonis sehingga jadi gangguan. Jadi imbauan tokoh masyarakat untuk hilangkan ego sektroal mari kerjakan sama-sama, ini sudah bagus, masyarakat tinggal mengikuti," jelasnya.
Belum lagi dia mendengar laporan dari Ombudsman dimana dana bantuan Covid-19 tidak digunakam sebagaimana mestinya.
Saat ini, yang dibutuhkan adalah sinergi semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah. Dengan begitu penanganan virus bisa dilaksanakan dengan maksimal.
"Jadi kita butuh sinergi antara masyarakat dan pengambilan kebijakan di tingkat daerah, bahkan desa supaya tidak terjadi konflik sosial," ujar Ni'matul. (Baca juga: Bangladesh Setuju Menjadi Tempat Uji Coba Tahap Akhir Vaksin Covid-19 China)
(jon)
Lihat Juga :
