Golkar Setuju KIB Harus Dorong Kader Internal Jadi Capres-Cawapres di Koalisi Besar
Selasa, 18 April 2023 - 22:22 WIB
loading...
Terkait Pilpres 2024, Partai Golkar merespons positif terkait KIB harus mendorong mencalonkan kader internal sebagai capres dan cawapres di Koalisi Besar. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Terkait Pilpres 2024, Partai Golkar merespons positif terkait Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) harus mendorong mencalonkan kader internal sebagai capres dan cawapres di Koalisi Besar. Bagi Golkar , Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, layak dipertimbangkan menjadi capres.
"Apa yang disampaikan pengamat, sejalan dengan keinginan seluruh kader agar Ketua Umum menjadi calon presiden," ujar Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Sarmuji, Selasa (18/4/2023).
Wakil Ketua Komisi VI DPR itu berharap, dengan Ketua Umum menjadi capres koalisi besar, suara partai lebih mudah dikonsolidasikan.
Baca juga: Airlangga Sebut Capres 2024 dari KIB Harus Anggota Partai Politik
Soal bagaimana negosiasinya, Sarmuji menyerahkan mandat penuh kepada Ketua Umum sesuai hasil Munas. "Munas telah memberikan mandat kepada Ketua Umum untuk menentukan proses pilpres," tegasnya.
Sarmuji juga setuju pilihan KIB bergabung dengan koalisi besar dapat terwujud karena didukung oleh mesin partai yang kuat. KIB perlu mendorong kader internal mereka untuk diusung menjadi capres atau cawapres dalam koalisi besar.
"Hal ini sebagai bagian dari power sharing dengan koalisi lain yang akan melebur menjadi Koalisi Besar," tuturnya.
Sebelumnya, pengamat politik dari Indonesia Political Power Ikhwan Arif, mendorong KIB mencalonkan kadernya sebagai capres dan cawapres di Koalisi Besar.
"KIB bisa saja menyusun langkah power sharing dengan mengusung salah satu kader untuk menjadi capres atau cawapres dan kemudian disodorkan ke dalam koalisi besar," ujar Ikhwan Arif.
Peleburan KIB-KIR menjadi koalisi besar tidak lepas dari peran Presiden Joko Widodo (Jokowi). Restu Jokowi akan membuat kedua koalisi bersatu dan menjadi kekuatan besar. Kekuatan ini mampu menghadapi PDIP meski Jokowi adalah kader PDIP.
Artinya koalisi besar yang direstui Jokowi akan berhadapan dengan PDIP sebagai koalisi tunggal yang mengusung capres dari garis keturunan Soekarno.
"PDIP ingin merapat ke Koalisi Besar lantaran muncul narasi Prabowo-Airlangga dan PDIP tidak mau ketinggalan sebagai salah satu partai pendukung pemerintah," tambahnya.
Arif menambahkan, PDIP menyadari mereka berpotensi kalah jika koalisi besar terbentuk. Keyakinan PDIP sebagai tuan rumah koalisi merupakan respons dari ketakutan PDIP ditinggalkan koalisi pemerintah.
"Sehingga PDIP harus mengambil langkah percaya diri sebagai tuan rumah dari koalisi," lanjutnya.
Di satu sisi lain, Jokowi merestui capres dari koalisi besar yang sepertinya mengarah ke sosok Prabowo Subianto. Arif menambahkan jika restu Jokowi sudah diperoleh Prabowo, bisa saja posisi wakilnya akan jatuh pada KIB, yaitu Airlangga atau bisa saja sebaliknya.
Karena itu, masuknya PDIP dalam wacana peleburan koalisi besar semakin mempersulit konsolidasi partai jika partai itu mendorong capres Koalisi Besar dari kadernya sendiri.
"PDIP tentu akan meminta jatah capres atau cawapres, sementara koalisi besar kemungkinan akan mengusung Prabowo-Airlangga. Posisi capres akan sulit didapatkan PDIP karena sudah jatahnya Prabowo atau Airlangga untuk maju," tegasnya.
Sebelumnya, lima partai politik (parpol) menjajaki pembentukan Koalisi Besar untuk menghadapi Pilpres 2024. Kelima parpol yang menjajaki pembentukan Koalisi Besar itu adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, PAN, dan PPP. Kelima partai itu melakukan silaturahmi di Kantor DPP PAN pada Minggu 2 April 2023. Pertemuan tersebut juga dihadiri Presiden Jokowi.
"Apa yang disampaikan pengamat, sejalan dengan keinginan seluruh kader agar Ketua Umum menjadi calon presiden," ujar Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Sarmuji, Selasa (18/4/2023).
Wakil Ketua Komisi VI DPR itu berharap, dengan Ketua Umum menjadi capres koalisi besar, suara partai lebih mudah dikonsolidasikan.
Baca juga: Airlangga Sebut Capres 2024 dari KIB Harus Anggota Partai Politik
Soal bagaimana negosiasinya, Sarmuji menyerahkan mandat penuh kepada Ketua Umum sesuai hasil Munas. "Munas telah memberikan mandat kepada Ketua Umum untuk menentukan proses pilpres," tegasnya.
Sarmuji juga setuju pilihan KIB bergabung dengan koalisi besar dapat terwujud karena didukung oleh mesin partai yang kuat. KIB perlu mendorong kader internal mereka untuk diusung menjadi capres atau cawapres dalam koalisi besar.
"Hal ini sebagai bagian dari power sharing dengan koalisi lain yang akan melebur menjadi Koalisi Besar," tuturnya.
Sebelumnya, pengamat politik dari Indonesia Political Power Ikhwan Arif, mendorong KIB mencalonkan kadernya sebagai capres dan cawapres di Koalisi Besar.
"KIB bisa saja menyusun langkah power sharing dengan mengusung salah satu kader untuk menjadi capres atau cawapres dan kemudian disodorkan ke dalam koalisi besar," ujar Ikhwan Arif.
Peleburan KIB-KIR menjadi koalisi besar tidak lepas dari peran Presiden Joko Widodo (Jokowi). Restu Jokowi akan membuat kedua koalisi bersatu dan menjadi kekuatan besar. Kekuatan ini mampu menghadapi PDIP meski Jokowi adalah kader PDIP.
Artinya koalisi besar yang direstui Jokowi akan berhadapan dengan PDIP sebagai koalisi tunggal yang mengusung capres dari garis keturunan Soekarno.
"PDIP ingin merapat ke Koalisi Besar lantaran muncul narasi Prabowo-Airlangga dan PDIP tidak mau ketinggalan sebagai salah satu partai pendukung pemerintah," tambahnya.
Arif menambahkan, PDIP menyadari mereka berpotensi kalah jika koalisi besar terbentuk. Keyakinan PDIP sebagai tuan rumah koalisi merupakan respons dari ketakutan PDIP ditinggalkan koalisi pemerintah.
"Sehingga PDIP harus mengambil langkah percaya diri sebagai tuan rumah dari koalisi," lanjutnya.
Di satu sisi lain, Jokowi merestui capres dari koalisi besar yang sepertinya mengarah ke sosok Prabowo Subianto. Arif menambahkan jika restu Jokowi sudah diperoleh Prabowo, bisa saja posisi wakilnya akan jatuh pada KIB, yaitu Airlangga atau bisa saja sebaliknya.
Karena itu, masuknya PDIP dalam wacana peleburan koalisi besar semakin mempersulit konsolidasi partai jika partai itu mendorong capres Koalisi Besar dari kadernya sendiri.
"PDIP tentu akan meminta jatah capres atau cawapres, sementara koalisi besar kemungkinan akan mengusung Prabowo-Airlangga. Posisi capres akan sulit didapatkan PDIP karena sudah jatahnya Prabowo atau Airlangga untuk maju," tegasnya.
Sebelumnya, lima partai politik (parpol) menjajaki pembentukan Koalisi Besar untuk menghadapi Pilpres 2024. Kelima parpol yang menjajaki pembentukan Koalisi Besar itu adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, PAN, dan PPP. Kelima partai itu melakukan silaturahmi di Kantor DPP PAN pada Minggu 2 April 2023. Pertemuan tersebut juga dihadiri Presiden Jokowi.
(maf)
Lihat Juga :
