Ketua KPU Tegaskan Eks Napi 5 Tahun Bui Dilarang Nyaleg Sebelum Lewat 5 Tahun

Rabu, 12 April 2023 - 20:11 WIB
loading...
Ketua KPU Tegaskan Eks...
Ketua KPU Hasyim Asyari menegaskan eks napi yang divonis penjara lima tahun atau lebih tidak dapat menjadi caleg DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, dan DPD sebelum melewati masa bebas lima tahun. Foto/ANTARA
A A A
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa eks narapidana yang divonis penjara lima tahun atau lebih tidak dapat menjadi calon legislatif (caleg) DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, dan DPD sebelum melewati masa bebas lima tahun.

Ketentuan itu berdasarkan amanat putusan MK Nomor 87 Tahun 2022 dan putusan Nomor 12 Tahun 2023 yang akan diadopsi dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD.

Baca juga: Partai Buruh: Tidak Boleh Tunduk pada DPR, KPU Perlu Pangkas Persyaratan Bacaleg

Hasyim menjelaskan berdasarkan kacamata hukum tata negara, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berlaku sejak norma itu ditulis karena batu uji norma tersebut menggunakan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sehingga, aturan soal ketentuan eks napi dengan masa tahanan 5 tahun lebih ini berlaku pada Pemilu 2024 ini.

"Uji norma yang sifatnya deklaratif atau pernyataan, ini memang dibacakannya sesuai tanggal dibacakan. Tapi sesungguhnya karena batu ujinya adalah norma di dalam konstitusi, maka orang yang masuk konstruksi apakah memenuhi syarat atau tidak, misalkan soal batas waktu 5 tahun, itu sejak konstitusi ditulis, bukan sejak putusan dibacakan," ujar Hasyim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selasa (12/4/2023).

Hasyim menegaskan bahwa mau tak mau memang semua caleg termasuk caleg DPD akan dinyatakan tidak memenuhi syarat, meskipun pencalonan caleg DPD sudah dilakukan sejak 16-29 Desember 2022.

"Betul bahwa pencalonan anggota DPD sudah dilakukan sejak 16-29 Desember 2022. Sehingga, ada situasi bakal calon tertentu memenuhi syarat untuk dukungan. Namun, syarat pencalonannya jadi tidak memenuhi karena ada putusan MK itu," terangnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Rekomendasi
MNC Peduli dan Park...
MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta Bagikan Pangan Gratis untuk Warga Duri Kepa
Diperiksa Terkait Kasus...
Diperiksa Terkait Kasus Hanania Group, Praz Teguh Akui Sudah Kembalikan Uang Saku
Beri Semangat Anak Pejuang...
Beri Semangat Anak Pejuang Leukemia, Polres Jakpus Wujudkan Harapan Deni Jadi Polisi Cilik
Berita Terkini
Kejagung Geledah 6 Lokasi...
Kejagung Geledah 6 Lokasi terkait Korupsi MBG, Sasar Kantor dan Rumah Tersangka di Jakarta hingga Bandung
Kepala BGN Nanik Deyang...
Kepala BGN Nanik Deyang Pastikan Anak Orang Kaya Tak Akan Dapat MBG Lagi
KPK: Bupati Muara Enim...
KPK: Bupati Muara Enim Suap ASN BPK demi Pertahankan Opini WTP
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
Duit Rp200 Juta hingga...
Duit Rp200 Juta hingga Mobil Disita KPK dalam OTT BPK
ADIGSI dan Crest Kerja...
ADIGSI dan Crest Kerja Sama Pengembangan Keamanan Siber Nasional
Infografis
5 Titik Rawan Perang...
5 Titik Rawan Perang Dunia III pada Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved