Bawaslu Akui Sistem TI Penyelenggara Pemilu Kerap Jadi Sasaran Peretasan

Afifuddin menerangkan, penerapan sistem TI dalam pemilu nasional maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) itu baik. Pertama, penyelenggara bisa mengamankan aset, baik data pemilih maupun data lainnya. Kedua, sistem ini sebagai catatan digital jadi ada jejak apa saja yang dilakukan penyelenggara.

Ketiga, penyelenggara harus menutup semua kelemahan sistem TI karena kemungkinan ancaman dan peretasan itu selalu ada. Bawaslu pun pernah mengalami usaha peretasan saat menerapkan sistem pengawasan pemilu (siwaslu) pada 2019. "Kami pernah mengalami serangan dan usaha masuk ke data base secara ilegal," ucapnya.

Siwaslu ini untuk menampung informasi dan pelaporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran pemilu. Jadi, digitalisasi ini dibuka untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dan data penyelenggaraan pemilu.

Namun dari catatan Bawaslu, hanya 10 persen yang mengadu lewat siwaslu. Sisanya, dugaan pelanggaran itu ditemukan petugas di lapangan. "Kita perlu meningkatkan edukasi masyarakat dalam konteks partisipasi, pencegahan, melaporkan dugaan pelanggaran, dan meng-update keberanian. Ini masih berat karena hanya 10 persen yang berani speak up," tutur Afifuddin.