Koalisi KKIR-KIB Dibentuk untuk Pastikan Pilpres 2024 Bisa Menang Satu Putaran

Sementara pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga menilai, peluang bergabungnya KIB dan KKIR menjadi Koalisi Indonesia Raya Bersatu sangat terbuka.

Jika hal itu terwujud, Jamaluddin menyarankan sebaiknya koalisi besar tersebut tidak melibatkan PDIP agar Pemilu 2024 tetap memiliki tiga pasang capres dan cawapres.

"Koalisi besar tersebut diharapkan tidak melibatkan PDIP. Kalau ini terwujud, maka pada Pilpres 2024 diharapkan tetap ada tiga pasangan capres yang maju," ujar Jamiluddin.

Menurut dia, nantinya PDIP mau tidak mau harus mengusung capres dan cawapres sendiri. Hal ini demi mencegah keterbelahan di Pemilu 2024.

"Dengan begitu, akan ada pasangan capres dari koalisi besar, PDIP, dan Koalisi Perubahan. Pilihan ini diharapkan dapat meminimalkan keterbelahan di tengah masyarakat," jelasnya.

Soal isu koalisi besar tersebut, Jamiluddin mengungkapkan ada untung maupun rugi pada Pemilu 2024. Peluang terjadinya hanya dua pasang capres-cawapres semakin besar juga.

"Plusnya, pasangan capres yang diusung berpeluang hanya dua. Kalau hal ini terwujud, maka Pilpres 2024 cukup satu putaran. Pilpres satu putaran dapat menghemat anggaran. Hal ini pas di tengah APBN yang relatif berat," kata dia.

Sementara ruginya jika Koalisi Besar ini terbentuk, akan terjadi dua pasangan. Rakyat tidak banyak diberi alternatif pilihan. Padahal idealnya demokrasi diharapkan memberi lebih banyak pilihan.

Apalagi kata dia, masyarakat Indonesia yang begitu heterogen. Selain itu, lanjutnya, keterbelahan akan semakin menguat di tengah masyarakat. Padahal keterbelahan akibat Pilpres 2019 masih menguat.

"Minus lainnya, bila koalisi besar menang pada Pilpres 2024, maka dominasi partai pendukung pemerintah sangat kuat. Hal ini dapat memperlemah DPR dalam pengawasan, seperti yang terjadi saat ini. DPR praktis sangat lemah di hadapan pemerintah," ungkapnya.