Koalisi KKIR-KIB Dibentuk untuk Pastikan Pilpres 2024 Bisa Menang Satu Putaran

JAKARTA - Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama lima ketua umum (ketum) partai politik (parpol) memunculkan wacana terbentuknya koalisi besar di Pilpres 2024 . Pertemuan tersebut dilakukan di Kantor DPP PAN, Minggu 2 April 2023.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai, munculnya wacana ini agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dapat dimenangkan hanya satu putaran.

"Poros besar politik partai pendukungnya jokowi, di mana poros besar ini bisa menyatukan konsolidasi dan menyatukan kepentingan menjadi koalisi besar, memastikan kemenangan mereka itu satu putaran," kata Adi, Selasa (4/4/2023).



Pertemuan antara lima ketum partai politik, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, PAN, PKB, saat itu menurut Adi, menjadi tanda-tanda adanya penjajakan politik dalam membentuk poros besar antara KIB dengan Gerindra dan PKB.

Menurut Adi, wacana tersebut sangat mungkin terwujud. Sebab kelimanya adalah parpol pendukung pemerintahan Jokowi.

"Prospeknya tentu cukup memungkinkan karena kelima partai ini adalah partai-partai pendukungnya jokowi," ujarnya.

Tak Ada Kendala untuk Berkoalisi

Dari sisi wacana, visi, dan gagasan, menurut Adi, tidak ada kendala di antara kelima parpol tersebut. Namun, lain cerita ketika bicara siapa yang akan diusung sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

"Tapi memang tingkat kerumitannya adalah siapa soal capres dan cawapresnya yang akan diusung. Apakah Prabowo-Cak Imin, Prabowo-Ganjar, Prabowo-Airlangga dan seterusnya," ujar Adi.

"Karena kalau kita lihat, koalisi besar ini kan punya problem tersendiri, yaitu ketika ketum-ketum partai yang ada di dalamnya sampai saat ini masih ngotot untuk maju pilpres. Itu yang saya kira menjadi kesulitan pada level praktik," tambahnya.

Sementara pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga menilai, peluang bergabungnya KIB dan KKIR menjadi Koalisi Indonesia Raya Bersatu sangat terbuka.

Jika hal itu terwujud, Jamaluddin menyarankan sebaiknya koalisi besar tersebut tidak melibatkan PDIP agar Pemilu 2024 tetap memiliki tiga pasang capres dan cawapres.

"Koalisi besar tersebut diharapkan tidak melibatkan PDIP. Kalau ini terwujud, maka pada Pilpres 2024 diharapkan tetap ada tiga pasangan capres yang maju," ujar Jamiluddin.

Menurut dia, nantinya PDIP mau tidak mau harus mengusung capres dan cawapres sendiri. Hal ini demi mencegah keterbelahan di Pemilu 2024.

"Dengan begitu, akan ada pasangan capres dari koalisi besar, PDIP, dan Koalisi Perubahan. Pilihan ini diharapkan dapat meminimalkan keterbelahan di tengah masyarakat," jelasnya.

Soal isu koalisi besar tersebut, Jamiluddin mengungkapkan ada untung maupun rugi pada Pemilu 2024. Peluang terjadinya hanya dua pasang capres-cawapres semakin besar juga.

"Plusnya, pasangan capres yang diusung berpeluang hanya dua. Kalau hal ini terwujud, maka Pilpres 2024 cukup satu putaran. Pilpres satu putaran dapat menghemat anggaran. Hal ini pas di tengah APBN yang relatif berat," kata dia.

Sementara ruginya jika Koalisi Besar ini terbentuk, akan terjadi dua pasangan. Rakyat tidak banyak diberi alternatif pilihan. Padahal idealnya demokrasi diharapkan memberi lebih banyak pilihan.

Apalagi kata dia, masyarakat Indonesia yang begitu heterogen. Selain itu, lanjutnya, keterbelahan akan semakin menguat di tengah masyarakat. Padahal keterbelahan akibat Pilpres 2019 masih menguat.

"Minus lainnya, bila koalisi besar menang pada Pilpres 2024, maka dominasi partai pendukung pemerintah sangat kuat. Hal ini dapat memperlemah DPR dalam pengawasan, seperti yang terjadi saat ini. DPR praktis sangat lemah di hadapan pemerintah," ungkapnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan di Kantor DPP PAN, Jakarta, pada Minggu 2 April 2023, berkumpul dua koalisi parpol. Yakni Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang diisi oleh Partai Gerindra dan PKB.

Kemudian Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan komposisi parpol, Partai Golkar, PAN, dan PPP. Sementara dalam pertemuan tersebut juga dihadiri Presiden Jokowi.