Melawan Pusaran Badai Pasca-Indonesia Batal Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Faktor kedua adalah tekanan dari kelompok kepentingan berbasiskan massa Islam, yakni Partai Keadilan Sejahtera, Persaudaraan Alumni 212, BDS Indonesia (Boycott, Divestment, and Sanction), Mer-C, Aqsa Workin Group, KISDI, Aliansi Solo Raya, dan PP KAMMI. Ditambah organisasi kemasyaratan dan keagamaan yang mewakili kalangan Islam seperti PP Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia. Mereka memang memiliki alasan ideologis yang kuat terhadap perjuangan kemerdekaan negara Palestina.

Faktor ketiga adalah koordinasi dan kepemimpinan yang lemah dari menteri-menteri yang terkait secara langsung dengan event dan isu ini. Begitu isu anti-Israel muncul, tidak ada kementerian yang siap mengantisipasinya. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan PSSI saling lempar tangan. PSSI menyatakan urusan diplomasi dan kehadiran timnas Israel adalah urusan diplomatik Kemenlu, sementara Kemenlu menyatakan urusan Piala Dunia U-20 dan tim peserta adalah urusan PSSI semata.

Selain itu, tersirat jelas juga Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, dan Gubernur Bali, tidak dilibatkan dalam rapat-rapat persiapan Piala Dunia U-20. Tidak heran, meski sudah ada perjanjian yang ditandatangani lima kepala daerah yang jadi tuan rumah, dua kepala daerah berani melanggarnya dan Menko PMK baru mendatangi kepala daerah tersebut untuk membujuk setelah mereka menyatakan penolakannya ke publik.

Tampaknya, tidak ada rapat kabinet yang membahas persoalan kisruh timnas Israel ini. Bahkan, saya tidak tahu, apakah syarat-syarat buat Israel ketika tampil bertanding, yang disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy kepada FIFA sudah dibahas di rapat kabinet. Syarat Indonesia ini kemudian ditolak FIFA karena badan ini menganut asas non-diskriminasi.

PSSI juga lalai mengantisipasi kehadiran timnas Israel. Ketika Israel tampil peringkat kedua di Slovakia otomatis mendapatkan tiket. PSSI tidak memandang isu ini menjadi isu penting yang harus diantisipasi di awal.

Alhasil, demi menyelamatkan muka PSSI, Erick Thohir langsung terbang ke Doha, bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino, pada Rabu siang. Tampaknya, waktu yang mepet, membuat pertemuan itu tidak mampu mengubah keputusan kolektif yang telah dibuat FIFA. Alhasil, FIFA pada Rabu malam pukul 22.00 waktu setempat, mengumumkan rilis resmi pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah.

Pada pusaran badai pertama ini, kita bersama-sama mengetahui endingnya, yang berujung pada kekecewaan dan kesedihan Presiden Jokowi dan pecinta sepakbola nasional. Ada faktor politik, ada faktor lemahnya koordinasi di internal pemerintahan, ketidaksinkronan langkah, serta faktor kelalaian dan keterlambatan PSSI mengantisipasi isu.

Pusaran Badai Kedua
Kini, Indonesia dihadapi pusaran badai kedua, yakni ancaman sanksi FIFA. Kembali pada kasus pertama, jangan sampai lemahnya koordinasi dan diplomasi, membuat sepakbola Indonesia kembali dirugikan. Siapa kementerian yang bertugas mengawal dan meyakinkan FIFA agar Indonesia terbebas dari sanksi. Mudah-mudahan, Menpora baru yang dilantik Presiden Jokowi minggu depan, dapat langsung memahami isu persoalan dan bertindak cepat dan gesit bersama-sama Ketua Umum PSSI.

Dalam sejarahnya, Indonesia dikenal sebagai "badboy" dan sering terkena sanksi FIFA. Tahun 1957, Indonesia terkena sanksi dilarang ikut serta pada kualifikasi Piala Dunia 1958 dan denda sebesar 5.000 franc. Tahun 2015, FIFA menjatuhkan sanksi timnas dilarang berlaga di kualifikasi Piala DUnia 2018 dan Piala Asia 2019 akibat intervensi pemerintah kepada PSSI.

Tahun 2019, Indonesia terkena dua kali denda 45.000 franc atau senilai Rp 643 juta akibat kericuhan yang terjadi saat Timnas Indonesia melawan Malaysia dan 200.000 franc atau Rp 2,86 miliar saat Malaysia melawan Indonesia. Pada tragedi Kanjuruhan, Indonesia terancam sanksi dari FIFA, namun kegesitan Presiden Jokowi membuat Indonesia terhindar dari sanksi. Kali ini, sanksi FIFA yang mengadang Indonesia adalah pembekuan PSSI dan sepakbola nasional, dilarang berpartisipasi pada agenda-agenda FIFA, hingga dilarang menjadi tuan rumah di masa depan.