Larangan Bukber Tuai Pro Kontra, Mahfud MD: Terima Kasih Kritiknya, Itu Namanya Demokrasi

JAKARTA - Kebijakan pelarangan buka bersama (bukber) untuk pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut hal itu buah dari proses demokrasi.

"Itulah demokrasi harus ada penilaian dari masyarakat," ujar Mahfud MD di Hotel Royal Kuningan, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2023).



Mahfud pun merespons kritikan yang dilontarkan mantan Ketua PBNU Said Aqil Siradj terkait kebijakan larangan bukber tersebut. Menurutnya, kritikan harus ada dalam sebuah demokrasi.

"Terima kasih sebagai kritik itu harus ada itu namanya demokrasi itu namanya orang Islam merasa memiliki Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya, Mantan Ketua PBNU yang kini menjabat Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Said Aqil Siradj menyoroti soal larangan berbuka puasa bersama (bukber) yang ditujukan untuk pejabat dan aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya hal itu sangat menimbulkan kegaduhan dan berpotensi melahirkan ketidakpercayaan umat bila diteruskan.

"Melalui intervensi kebijakan cenderung dan disinyalir cukup represif secara psikologis bagi umat. Hal ini harus diluruskan kembali. Fakta pelarangan buka bersama meskipun sudah ada penjelasan rencana pembentukan komisi fatwa dan sebagainya sangat menimbulkan kegaduhan dan pada saatnya akan melahirkan distrust umat bila dibiarkan terus terjadi," kata Said Aqil dalam acara 'Tadarus Kebangsaan' di Hotel Royal Kuningan, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2023).

Said Aqil menambahkan bahwa larangan bukber salah satu bentuk over intervensi oleh pemerintah dalam ruang keagamaan.

"Ini adalah bentuk praktik over intervensi oleh pemerintah atas ruang-ruang kehidupan keagamaan, yang selama ini menjadi domain para pemimpin agama dan ormas-ormas keagamaan," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk meniadakan kegiatan buka puasa bersama pada bulan Ramadan. Hal tersebut seperti yang disampaikan dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023. Surat tersebut ditandangani Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023.

Surat perihal arahan terkait Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama tersebut ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan/Lembaga.

Berikut isi tiga poin arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada 21 Maret 2023:

1. Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadan 1444 H agar ditiadakan.

3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

"Demikian disampaikan agar Saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing. Atas perhatian saudara diucapkan terima kasih," tulis Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Baca juga: Zulkifli Hasan: Anggaran Buka Bersama Dialihkan untuk Bantu Masyarakat

Presiden Jokowi lantas meminta para ASN dan pejabat pemerintah melakukan buka puasa secara sederhana. "Yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu Bapak Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana," lanjut Pramono.