Jelang Pilkada Dinilai Rawan Manipulasi Anggaran dan Pencitraan

Dia mengatakan, aparat penegak hukum harus mengawasi secara ketat praktik-praktik kampanye busuk di lapangan. Kemudian, dia mengatakan, Bawaslu harus memastikan pertarungan Pilkada benar-benar berkualitas dan adil.

"Saya berharap Kementerian Dalam Negeri dan Menteri PAN & RB bersatu padu mengawasi para ASN agar benar-benar netral dalam penyelenggaraan Pemilukada," kata Deddy.

Lebih jauh, penggunaan re-focusing anggaran dan anggaran Kehumasan perlu dipantau agar anggaran rakyat tidak digunakan untuk kampanye pemilu secara tidak etis. Jika Gubernur, Bupati dan Kepala Daerah ingin memberikan bansos, melaksanakan program atau promosi kehumasan maka wajib untuk memastikan hal-hal itu dilakukan atas nama Kepala Daerah dan Wakilnya.

Harus dipastikan bahwa foto Kepala Daerah dan Wakilnya ditaruh secara bersama dalam semua atribut pemerintah daerah. "Lebih baik lagi jika program-program seperti itu dihentikan sementara atau disalurkan secara netral oleh dinas-dinas terkait," tutur Deddy.

Anggota Komisi VI DPR RI itu meyakini bahwa para petahana yang diusung PDI Perjuangan memang memiliki kelebihan dan telah terbukti melakukan hal-hal konkret pada periode pertama. "PDI Perjuangan tidak akan pernah mengusung calon yang tidak punya kinerja baik di periode pertama, biasanya kita meninggalkan calon yang tidak berprestasi atau yang berkhianat terhadap jalan kerakyatan dan ideologi partai," imbuhnya.

"Jadi kalau ada petahana yang tidak kita dukung lagi, itu sudah pasti tidak ada prestasinya atau tidak punya potensi memperbaiki kinerjanya, itu rumus yang berlaku di PDI Perjuangan," pungkasnya.