Partai Garuda Dukung Keputusan Jokowi Larang Impor Pakaian Bekas

Selasa, 21 Maret 2023 - 14:04 WIB
loading...
Partai Garuda Dukung...
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi merespons keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang penjualan pakaian bekas impor. Foto/Setneg
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi merespons keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang penjualan pakaian bekas impor. Teddy mendukung keputusan Jokowi tersebut.

"Tidak perlu lagi diperdebatkan, karena aturannya sudah ada dari dulu. Jadi bukan masalah penyelundupan baju bekas ke Indonesia, tapi impor resmi pun tidak boleh," ujar Teddy, Selasa (21/3/2023).

Baca juga: Bareskrim Gerebek Gudang Pakaian Bekas Impor di Pasar Senen dan Bekasi



Teddy menuturkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) mengatur bahwa salah satu barang yang dilarang impor adalah pakaian bekas. "Artinya aturan itu wajib dilaksanakan," tegasnya yang juga sebagai Juru Bicara Partai Garuda ini.

Dia melanjutkan jika masih ada yang meloloskan impor pakaian bekas atau terjadi penyelundupan maka yang harus dibenahi adalah pintu masuknya. "Jangan lagi ditanyakan bagaimana dengan pakaian bekas yang sudah ada? Ya tidak perlu ada pertanyaan itu, karena itu barang ilegal dan wajib diproses secara hukum," jelasnya.

Jadi, kata Teddy, bukan aturan yang akhirnya mengalah dengan keadaan. Namun, lanjut Teddy, aturan ditegakkan agar tidak ada keadaan seperti itu.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kasus Bea Cukai, KPK...
Kasus Bea Cukai, KPK Periksa 20 Petinggi Forwarder
KPK Sita Mobil dan Uang...
KPK Sita Mobil dan Uang Rp1 Miliar terkait Kasus Suap Impor Barang Bea Cukai
OTT Importasi Barang,...
OTT Importasi Barang, KPK Tangkap Mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai
Prabowo Izinkan 125.000...
Prabowo Izinkan 125.000 Baju Reject Batal Ekspor Disalurkan untuk Korban Bencana
Ngadu ke DPR, Pedagang...
Ngadu ke DPR, Pedagang Thrifting Keberatan Dituduh Bunuh UMKM
Fraksi PDIP Dukung Kebijakan...
Fraksi PDIP Dukung Kebijakan Produk Kain dan Pakaian Jadi Wajib SNI
Antisipasi Lonjakan...
Antisipasi Lonjakan Harga Obat, BPOM Permudah Perizinan Bahan Baku Impor
Namanya Terseret Kasus...
Namanya Terseret Kasus Dugaan Suap Impor Bea Cukai, Raffi Ahmad Buka Suara
BPS: Neraca Dagang RI...
BPS: Neraca Dagang RI Januari-April 2026 Surplus USD5,64 Miliar
Rekomendasi
Penguatan IHSG dan Rupiah...
Penguatan IHSG dan Rupiah Berlanjut, Pasar Respons Positif Kepastian Posisi Menkeu
Sertifikasi RSPO Kunci...
Sertifikasi RSPO Kunci Akses Pasar dan Penguatan Petani Sawit Swadaya
UBAYA Tantang SCU di...
UBAYA Tantang SCU di Final Putri, Perbanas Hadapi UKSW pada Puncak Campus League 2026
Berita Terkini
Pengamat Kebijakan Publik...
Pengamat Kebijakan Publik Apresiasi Arah Baru BGN, Transparansi dan Refocusing MBG
Waka BGN Sony Sonjaya...
Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung Bakal Periksa Pekan Depan
Penampakan Andri Mulyono...
Penampakan Andri Mulyono Pakai Rompi Tahanan usai Jadi Tersangka Baru Pengadaan Motor Listrik BGN
Kejagung: Tersangka...
Kejagung: Tersangka Andri Mulyono Mark up Pengadaan Motor Listrik BGN
Tepis Isu Menguntungkan...
Tepis Isu Menguntungkan Kapolri, Pakar: UU Polri Baru Berpihak pada Kepentingan Publik
Refly Harun Pertanyakan...
Refly Harun Pertanyakan Nasib Kasus Roy Suryo Cs: Sudah 30 Kali Wajib Lapor, Kasus Belum Jelas
Infografis
Mobil Dinas Harus Maung,...
Mobil Dinas Harus Maung, Prabowo Larang Menteri Pakai Mobil Impor
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved