Ketua KPK Peringatkan Kepala Daerah: Jangan Korupsi, Kalau Ketangkap Enggak Ada yang Tolong
Selasa, 21 Maret 2023 - 15:16 WIB
loading...
Ketua KPK, Firli Bahuri, saat menghadiri peluncuran indikator MCP Tahun 2023, di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (21/3/2023). Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Para kepala daerah diperingatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Firli Bahuri, agar jangan coba-coba untuk korupsi. Sebab kata Ketua KPK , jika ada yang tertangkap KPK tidak ada yang bisa menolong.
Demikian disampaikan Firli saat menghadiri peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023 yang dihadiri oleh para kepala daerah , pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Tolong inilah, jangan menjadi alasan karena biaya politik mahal, karena ada korupsi," kata Firli di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).
"Karena kalau itu terjadi Pak, begitu Anda melakukan korupsi, begitu ketangkap, enggak ada juga yang tolongin Pak. Jangankan yang tolongin, besuk aja enggak," tambahnya.
Baca juga: Jaga Integritas Penjabat Kepala Daerah, KPK: Tidak Boleh Ada Utang Budi
Dalam kesempatan itu, Firli menjelaskan, korupsi terbesar ada di sektor pemerintah daerah. Berdasarkan data yang dikantongi Firli, ada sekira 54 persen kasus yang ditangani KPK melingkupi pemerintah daerah. Di mana, hampir seluruh kasus sudah divonis bersalah.
"Kasus korupsi terjadi 54 persen itu di pemerintah daerah, kita bagi lagi dua, 34 persen terjadi di provinsi, 41 persen terjadi di kabupaten kota, ini fakta," terangnya.
Demikian disampaikan Firli saat menghadiri peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023 yang dihadiri oleh para kepala daerah , pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Tolong inilah, jangan menjadi alasan karena biaya politik mahal, karena ada korupsi," kata Firli di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).
"Karena kalau itu terjadi Pak, begitu Anda melakukan korupsi, begitu ketangkap, enggak ada juga yang tolongin Pak. Jangankan yang tolongin, besuk aja enggak," tambahnya.
Baca juga: Jaga Integritas Penjabat Kepala Daerah, KPK: Tidak Boleh Ada Utang Budi
Dalam kesempatan itu, Firli menjelaskan, korupsi terbesar ada di sektor pemerintah daerah. Berdasarkan data yang dikantongi Firli, ada sekira 54 persen kasus yang ditangani KPK melingkupi pemerintah daerah. Di mana, hampir seluruh kasus sudah divonis bersalah.
"Kasus korupsi terjadi 54 persen itu di pemerintah daerah, kita bagi lagi dua, 34 persen terjadi di provinsi, 41 persen terjadi di kabupaten kota, ini fakta," terangnya.
Pejabat Daerah Paling Banyak Jadi Tersangka
Pejabat daerah yang paling banyak menjadi tersangka KPK, diungkapkan Firli, adalah wali kota dan gubernur. Firli berharap, agar tidak ada lagi pejabat maupun kepala daerah yang menjadi tersangka di KPK.Lihat Juga :
