Mengapa Skandal Rp300 Triliun Berhenti Mendadak?

Kita berharap para pihak terkait bisa bertindak sesuai porsi dan kewenangan masing-masing seperti sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak ada lembaga satu merasa lebih memiliki pengaruh terhadap lembaga lainnya.

Jika memang terjadi perselisihan di level pucuk pimpinan lembaga, sebaiknya ditempuh jalur yang lebih elegan sebagai sesama penyelenggara negara. Para pejabat harus memberi contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat bahwa mereka layak dipercaya menjadi pemimpin dan pelayan rakyat.

Masyarakat akan melihat forum konfrontasi para pihak di DPR sebagai ajang pembuktian. Mana yang layak disebut sebagai negarawan mana yang bukan.

DPR pun harus obyektif dan tegas. Menko Polhukkam Mahfud MD, Kepala PPATK Ivan Yustiavananda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Irjen Kemenkeu, pimpinan KPK, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai harus dipanggil dan dipertemukan dalam satu forum di DPR.

Menko Polhukam harus secara terbuka menyampaikan keyakinannya atas transaksi Rp300 triliun itu dan disiarkan langsung oleh media massa agar seluruh masyarakat bisa melihat dan mencatat. Mengapa transaksi janggal Rp300 triliun itu bisa berhenti mendadak? (*)