Mahfud MD Siap Tunjukkan Daftar Pencucian Uang Rp300 Triliun ke DPR
Sabtu, 18 Maret 2023 - 10:01 WIB
loading...
A
A
A
Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR mengaku heran dengan pernyataan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa temuan transaksi janggal senilai Rp300 triliun di Kemenkeu bukan merupakan korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang (TPPU). Padahal sebelumnya publik dibuat heboh oleh temuan yang diungkap oleh Mahfud MD itu.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar kasus ini dibuka seterang-terangnya. Sebab narasi yang melibatkan angka fantastis ini sudah terlalu membingungkan publik.
Baca juga: PPATK Serahkan Lagi Semua Temuan Pencucian Uang di Kemenkeu
“Ini publik sudah terlanjur dibuat bingung oleh banyaknya narasi yang beredar. Jadi saya minta temuan ini tolong benar-benar diusut tuntas. Pun kalau sudah clear, para pemangku kepentingan punya tanggung jawab untuk buka kasus ini seterang-terangnya kepada publik. Kok bisa isunya tiba-tiba clear dan disimpulkan secepat itu?” ujar Sahroni kepada wartawan, Jumat (15/3/2023).
Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan aliran TPPU Rp300 triliun di Kemenkeu.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar kasus ini dibuka seterang-terangnya. Sebab narasi yang melibatkan angka fantastis ini sudah terlalu membingungkan publik.
Baca juga: PPATK Serahkan Lagi Semua Temuan Pencucian Uang di Kemenkeu
“Ini publik sudah terlanjur dibuat bingung oleh banyaknya narasi yang beredar. Jadi saya minta temuan ini tolong benar-benar diusut tuntas. Pun kalau sudah clear, para pemangku kepentingan punya tanggung jawab untuk buka kasus ini seterang-terangnya kepada publik. Kok bisa isunya tiba-tiba clear dan disimpulkan secepat itu?” ujar Sahroni kepada wartawan, Jumat (15/3/2023).
Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan aliran TPPU Rp300 triliun di Kemenkeu.
Lihat Juga :
