Kemendagri Minta Pemda Perhatikan Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim
Kamis, 16 Maret 2023 - 01:45 WIB
loading...
A
A
A
Lebih lanjut dia mengatakan, penurunan tanah disebabkan karena pengambilan air tanah yang berlebihan, sehingga mempengaruhi struktur lapisan tanah dan mempercepat penurunan tanah. "Hal itu sesuai dengan hasil riset yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait banjir rob yang melanda Pantura Jawa. Penurunan tanah di sana mencapai 11 sentimeter per tahun," kata Kurniasih.
Dia juga mengingatkan semua pemda yang hadir untuk terus melakukan kolaborasi dan sinkronisasi program penanganan banjir rob lintas stakeholder dari tingkat pusat hingga pemerintahan desa. Dia pun berharap, kebijakan penanganan banjir rob dapat menjadi agenda program prioritas nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
"Kolaborasi seluruh pihak menjadi syarat utama bagi keberhasilan penanganan banjir rob, sehingga harus terus diupayakan sehingga masing-masing dapat mengerti kontribusinya," pungkasnya.
Lokakarya itu dihadiri narasumber dari sejumlah pakar, di antaranya Analis Kebijakan Ahli Muda, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Dyah Sulistyaningsih, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Kebencanaan BRIN Eko Yulianto, serta Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis (PPT) Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Tata Ruang (PUSDATARU) Provinsi Jawa Tengah Sukamta.
Narasumber lainnya adalah Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Ditjen SDA-Kementerian PUPR Adek Rizaldi, Manager Program Pendanaan Perubahan Iklim (Adaptation Fund) Kemitraan Abimanyu Sasongko Aji, dan Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Riant Nugroho.
Dia juga mengingatkan semua pemda yang hadir untuk terus melakukan kolaborasi dan sinkronisasi program penanganan banjir rob lintas stakeholder dari tingkat pusat hingga pemerintahan desa. Dia pun berharap, kebijakan penanganan banjir rob dapat menjadi agenda program prioritas nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
"Kolaborasi seluruh pihak menjadi syarat utama bagi keberhasilan penanganan banjir rob, sehingga harus terus diupayakan sehingga masing-masing dapat mengerti kontribusinya," pungkasnya.
Lokakarya itu dihadiri narasumber dari sejumlah pakar, di antaranya Analis Kebijakan Ahli Muda, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Dyah Sulistyaningsih, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Kebencanaan BRIN Eko Yulianto, serta Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis (PPT) Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Tata Ruang (PUSDATARU) Provinsi Jawa Tengah Sukamta.
Narasumber lainnya adalah Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Ditjen SDA-Kementerian PUPR Adek Rizaldi, Manager Program Pendanaan Perubahan Iklim (Adaptation Fund) Kemitraan Abimanyu Sasongko Aji, dan Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Riant Nugroho.
(rca)
Lihat Juga :
